Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PENAJAM PASER - Usai mengunjungi jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara, dua Menteri yakni Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro mendatangi kantor PT ITCI Kartika Utama atau PT ITCI KU, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa, (2/10/2019).
PT ITCI Kartika Utama diketahui merupakan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.
Adapun manajemen yang menyambut Sofyan Djalil dan Bambang Brodjonegoro diantaranya Direktur Utama, Odang Karyana Direktur RND Willie Smith, Direktur HRD Wisnu Dwi Antara dan Direktur Arsari Batu Karya, Bambang.
Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, dirinya ingin mendengarkan penjelasan dari pihak PT ITCI terkait rancangan lahan yang akan dijadikan wilayah ibu kota baru Indonesia.
Baca: Ajak Mediasi, 3 Anggota DPRD Kaltim Dikepung dan Diteriaki Mahasiswa Samarinda yang Demo: Pembohong
Setelah mendengarkan paparan dari pihak perusahaan terkait status tanah, ia memahami bahwa seluruh lahan di PT ITCI Kartika Utama merupakan lahan bersatatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar lahan Hak Guna Bangunan (HGB).
"Kita sudah paham status lahan di PT ITCI Kartika Utama ini," ujarnya.
Bambang berharap PT ITCI Kartika Utama dapat mendukung kesiapan progres pembangunan ibu kota baru Indonesia, di daerah tersebut.
Baca: Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Kelas Dunia di Ibu Kota Negara yang Baru
"Kita sudah dengar dari PT ITCI memaparkan kesiapan dan apa saja rencana dukungan perusahaan itu untuk mendukung ibu kota baru Indonesia di kawasan PT ITCI," jelasnya.
Usai mendapat penjelasan dari pihak PT ITCI Kartika Utama, rombongan menteri kembali melanjutkan perjalanan menuju tower pantau yang masih masuk dalam wilayah operasi PT ITCI Kartika Utama.
Dalam pertemuan di rimba room PT ITCI Kartika Utama tersebut, pihak perusahaan memaparkan tentang perusahaan PT ITCI Kartika Utama mulai dari peta wilayah.
Status wilayah operasi, produk perusahaan hingga menunjukkan wilayah mana yang dapat di jadikan lokasi ibu kota baru Indonesia di wilayah PT ITCI Kartika Utama.
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul: Menteri ATR/BPN dan Kepala Bappenas Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru di Lahan Perusahaan Adik Prabowo
Kata Erick Thohir soal fasilitas yang bakal ada di Ibu Kota baru
Erick Thohir membebekan sejumlah fasilitas yang akan dibangun di lahan Ibu Kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Erick, pemerintah telah menyiapkan side plan pembangunan universitas dan rumah sakit kelas dunia di wilayah Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pembangunan yang dilakukan, sepengetahuannya, adalah upaya pemerintah menciptakan kultur baru di dunia pendidikan dan kesehatan. di Ibu Kota negara yang baru kelak.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat sesi wawancara khusus dengan Tribun, Senin (30/9/2019) kemarin.
"Silicon valley-nya disitu akan dibangun juga universitas yang terbaik, rumah sakit terbaik, kelas dunia. Karena bagian medote perubahan kultur yang baru," kata Erick Thohir.
Baca: Erick Tohir dan Sederet Tokoh-tokoh Senior Ini Kabarnya Masuk Calon Menteri Jokowi
Pria kelahiran Jakarta, 30 Mei 1970 ini menjelaskan lebih rinci maksud soal perubahan kultur yang baru.
Meski tidak bisa mengatasnamakan Presiden Jokowi dan jajaran menteri, ia mencontohkan bagaimana banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke Singapura dan Malaysia untuk berobat.
Erick berpendapat, setelah dibangunnya rumah sakit di ibu kota baru, kultur untuk berobat di luar Indonesia akan berubah.
Justru, banyak orang akan berobat ke Indonesia.
Baca: Goyang Jempol Erick Tohir
"Pendidikan juga sama, sekarang pendidikan di Indonesia harus dirubah. Alhamdulilah saya sharing di UGM bersama ratusan mahasiswa bagaimana kita bicara industri 4.0. Apa sistem edukasi di Indonesia ini akan berubah juga kenapa karena tidak mungkin sama dengan hari ini," kata Erick.
Baca: Erick Tohir Mengenal Jokowi: Pekerja Keras, One of a Kind
Selain itu, anggota IOC (Komite Olimpiade Internasional) ini membayangkan ibu kota baru akan menjadi enviromental friendly dengan adanya electrical yang baru, pabrikan sport stasion yang baru dan interkoneksi infrastruktur dimana dikelilingi tempat hijau.
"Saya rasa engga ada kota itu di Indonesia hari ini dan kalau ibu kota baru akan jadi menurut saya akan bagus sekali kenapa ini the feature city of Indonesia," ungkap Erick.
Hasil kajian Pansus DPR
Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota telah memberikan jawaban terhadap kajian yang diserahkan pemerintah, Senin (30/9/2019).
Pansus DPR merekomendasikan pemerintah harus memperdalam hasil kajian pemindahan ibu kota tersebut.
"Kita memahami apa yang disampaikan pemerintah, tetapi kita fraksi-fraksi minta diperdalam lagi kajiannya, kemudian melengkapi dengan perbandingan-perbandingan," kata Ketua Pansus Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Menurut Amali dalam kajian pemindahan ibu kota mayoritas fraksi menilai pemerintah perlu membandingkan biaya membangun ibu kota baru dengan membangun Ibu Kota Jakarta.
Baca: Liga 1: Persija Jakarta vs Persela Lamongan Ditunda, Bertepatan Adanya Demonstrasi
Baca: Kapolres Jakarta Pusat Borong Minuman Dari Pedagang Keliling Usai Amankan Unjuk Rasa
Baca: Warga Kebingungan Cari Jalan Pulang Akibat Kericuhan yang Terjadi di Kawasan Semanggi
Amali berharap naskah akademik pemindahan ibu kota yang akan diserahkan ke DPR nantinya lengkap dengan perbandingannya.
"Semoga saat pemerintah akan maju dengan RUU sudah komprehensif. Tetapi, kita memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah," katanya.
Dalam rapat Pansus di DPR, dari 10 fraksi, hanya Fraksi PKS yang menolak pemindahan ibu kota. Sementara partai Gerindra meminta kajian diperdalam, dan mencantumkan sejumlah syarat sebelum memindahkan ibu kota yang harus dipenuhi pemerintah.
"Rekomendasi tertulis sudah, (jadi) kita serahkan kepada pemerintah," katanya.
Minta laporan dibacakan
DPR RI menggelar sidang paripurna ke-12 Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020, Senin (30/9/2019).
Satu di antara beberapa agenda rapat yakni pembacaan laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.
Namun, laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.
Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali hanya menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR.
Hal itu, membuat sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna berteriak meminta laporan tersebut dibacakan.
Baca: Jokowi Imbau Warga Tak Keluar dari Wamena
Tetapi, permintaan tersebut tak dikabulkan.
"Bacakan, bacakan," teriak sejumlah anggota Dewan.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo selaku pimpinan rapat mengamini melanjutkan agenda berikutnya.
Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan ada sejumlah RUU yang ditunda.
"Baik kita lanjutkan permainan ini," kata Bamsoet.
Kelima RUU yang ditunda pengesahannya dan dilanjutkan pembasahannya di periode mendatang yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
Permintaan Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) pemindahan ibu kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2019).
Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan memaparkan sejumlah poin yang harus menjadi pertimbangan Pansus sebelum menjawab kajian pemindahan ibu kota dari pemerintah.
Menurut Anies Baswedan, saat ini pemerintah DKI fokus menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Karena itu, ia berharap dalam rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah pusat tidak mengurangi perhatiannya kepada Jakarta.
Baca: Reaksi Awkarin Saat Dibilang Pencitraan Usai Bagi 3000 Nasi Kotak untuk Pendemo
"Bagi kami yang menjadi agenda utama adalah memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah yang dialami oleh kawasan ibu kota, bukan hanya Jakarta saja ya, tapi kawasan, tidak berkurang. Karena kawasan ini memiliki tantangan yang tidak kecil," katanya.
Menurut Anies Baswedan, pemerintah Jakarta saat ini sedang menyelesaikan sejumlah permasalahan.
Mulai dari masalah lingkungan hidup, kependudukan, hingga integrasi transportasi.
"Tantangan lingkungan hidup, pertama masalah air saja, air hujan melalui 13 sungai sebelum sampai ke Jakarta, yang kedua air dipesisir, dimana Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah. Itu terjadi di beberapa titik. Kami berharap Pansus memerhatikan juga secara detil penurunan tanah yang terjadi di beberapa titik saja," katanya.
Baca: Boyong Seluruh Anggota Keluarganya Liburan ke Korea Selatan, Ruben Onsu Mengaku Ogah ke Singapura
Lalu mengenai integrasi transportasi.
Sebagai ibu kota, pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan mengeluarkan kebijakan transportasi umum massal.
"Kita harus melakukan langkah langkah besar. Lalu pengelolaan konsentrasi penduduk dan ketimpangan sosial ekonomi. Kami bersyukur bahwa pada Februari lalu rencana melakukan urban regeneration akan didukung pemerintah pusat," tuturnya.
Anies meminta Pansus dan pemerintah memperhatikan masalah tersebut dalam rencana memindahkan ibu kota.
Baca: AJI Jakarta Mencatat Ada 4 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Saat Meliput Demo Mahasiswa di Sekitar DPR
Perhatian itu, salah satunya tercermin dalam pengalokasian APBN untuk Jakarta.
"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pansus, yakni agar komitmen itu harus tercermin dalam anggaran, masuk dalam perencanaan anggaran di tahun 2 ke depan," katanya.