Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir sangat menyayangkan sikap Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang menolak bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Jumat (27/9/2019) lalu.
"Saya sayangkan kemarin tidak mau (ketemu). Sebenarnya kalau itu bisa dilakukan akan jauh lebih baik," tegasnya, Kamis (3/10/2019) di Komplek Istana Negara Jakarta.
Nasir pun tidak habis pikir dengan permintaan BEM Seluruh Indonesia yang meminta Presiden Jokowi menggelar pertemuan secara terbuka di hadapan publik dan diliput media massa.
Menurut Nasir di era saat ini, pertemuan yang digelar di ruang tertutup pun pasti terbuka karena nantinya hasil dialog bakal disampaikan ke publik.
Baca: Inilah Tips Jitu Iko Uwais dan Audy Item dalam Hadapi Konflik Rumah Tangga
Baca: 5 Makanan Ini Bisa Hilangkan Migrain, Segera Konsumsi Agar Sakit Kepala Sebelahmu Tak Kambuh Lagi
Baca: Puan Jadi Ketua DPR, Kenneth: Kualitasnya Tak Perlu Diragukan Lagi
"Mohon maaf, sekarang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dalam ruangan tertutup pun juga terbuka. Di era teknologi informasi sekarang, terbuka tidak berarti harus di tempat terbuka. Dalam ruangan pun juga terbuka," imbuhnya.
Seperti telah diberitakan sebelumnya Aliansi BEM Seluruh indonesia merespon niat Presiden Jokowi bertemu dengan para mahasiswa.
BEM Seluruh Indonesia menolak bertemu dengan Jokowi kecuali syarat pertemuan mereka dipenuhi. Pertama pertemuan digelar terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Kedua, Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiyansyah menyatakan pihaknya bersedia bertemu Jokowi bila dua syarat terpenuhi. Namun hingga kini pertemuan antara Jokowi dengan BEM Seluruh Indonesia tidak juga terlaksana. Pertemuan yang dijadwalkan Jumat (26/9/2019) lalu batal.
Jokowi sendiri mengundang mahasiswa, BEM Seluruh Indonesia karena atensinya melihat gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah menolak UU KPK hingga RKUHP.