"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," jelas Jokowi.
Ia menambahkan, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Pejabat yang Tidak Serius Akan Dicopot
Jokowi juga menyampaikan misi keempat, yakni penyederhanaan birokrasi.
Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Prosedur yang panjang harus dipotong.
Selain itu, birokrasi yang panjan gperlu dipangkas.
Eselonisasi juga harus disederhanakan.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," pinta Jokowi.
Jokowi juga meminta, para menteri, pejabat, dan birokrat harus serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi dengan tegas.
Misi terakhir yaitu transformasi ekonomi.
Rakyat Indonesia diharapkan bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.
Diharapkan, hal tersebut mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia)