Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak asal meminta pos menteri saat ditawarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk kabinet, Senin (21/10/2019).
Prabowo meminta pos menteri yang sesuai dengan kapasitasnya dalam bidang pertahanan.
"Kalaupun pak Jokowi minta yang masuk ada pak Prabowo ya harus sesuai dengan kapasitas pak Prabowo, jadi pak Prabowo tidak asal minta, misalnya tidak asal mau diberi menteri tapi kepentingan beliau adalah kalau itu Gerindra bisa berkontribusi di situ, pak Prabowo bisa kontribusi maksimal di situ baru beliau bisa terima," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019) malam.
Baca: Sani Rizki Fauzi Diminta Manajer Bhayangkara FC Harus Kerja Keras Agar Masuk Skuat Timnas U-23
Saat membuka komunikasi dengan pemerintah, menurut Dahnil, Prabowo menyerahkan sejumlah konsep dalam bidang pangan, ketahanan energi, dan pertahanan.
Bila kemudian presiden menyetujui dan meminta Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, maka Prabowo meminta pos yang sesuai dengan konsen partai Gerindra tersebut.
"Yang jelas memang itu kan kompetensi pak Prabowo ya kalau pak Prabowo kan memang di situ dan sejak awal ketika menyampaikan konsepsi segala macam memang pak Prabowo jelaskan kekhawatiran beliau tentang Papua, pertahanan keamanan kita, tentang potensi TNI kita dan macam macam, itu memang concern beliau," katanya.
Karena itu, saat presiden Jokowi memanggil Prabowo dan memintanya menjadi Menhan, maka Prabowo menyatakan siap.
"Bahkan pak Jokowi tadi sebutkan, kalau yang lain kan ga menyebutkan mereka menteri apa, pak Jokowi yang tadi memerintahkan pak Prabowo supaya langsung saja sebutkan pak Prabowo ke wartawan bahwasanya bapak saya minta jadi Menhan," katanya.
Respons Sekjen PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika memutuskan mengangkat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan kita hormati hak itu," kata Hasto Kristiyanto di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.
Baca: Polisi Bergerak Usut Video Panas Diduga Dosen dan Mahasiswa di Bandung
Baca: Prabowo Subianto Ngaku Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Bangsa Kita Mau Berdikari atau Jadi Kacung?
"Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik.
Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa.
Baca: Prabowo Subianto Dipanggil ke Istana, Surya Paloh: Kalau Tidak Ada yang Oposisi, Nasdem Saja
Termasuk menentukan koalisi setelah Pemilu.
"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita untuk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," ungkap Hasto.
Saat ditanya kemungkinan pihak yang dirangkul akan menusuk balik PDIP di kemudian hari, Hasto menjawab santai.
Baca: Total Korban Terdampak Kebakaran Bidara Cina Capai 350 Orang
"(Kalau begitu, red) Itu kalau orang Jawa bilang, dikei ati ngrogoh rempelo (bahasa jawa, artinya diberi hati mengambil rempela, red)," kata Hasto.
Mantan Sekretaris TKN ini pun menjelaskan soal dinamika Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jika Gerindra masuk kabinet.
Hasto mengatakan hal demikian adalah bagian dari dinamika.
Sebab demokrasi membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat.
Ia juga menyebut, demokrasi bersama Jokowi tidak menutup berbagai tanggapan-tangan kritis.
Itu yang membuat sehat di dalam dinamika koalisi.
Pihaknya yakin, bila membaca pernyataan sejumlah ketua umum Koalisi Indonesia Kerja, semuanya menghormati hak prerogratif presiden.
Sekaligus juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan untuk memperluas Koalisi Indonesia Kerja.
"Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa," jelasnya.
Untuk diketahui, jabatan Menteri Pertahanan adalah salah satu dari triumvirat selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UUD 1945, ketiga jabatan itu akan memegang tugas-tugas kepresidenan secara bersama-sama selama terjadi kekosongan jabatan presiden-wakil presiden.
Pernyataan Prabowo usai bertemu Jokowi
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Jokowi untuk memperkuat kabinet Jokowi - Maruf Amin.
Senin (21/10/2019) Prabowo bersama dengan wakil Ketua Gerindra Edy Prabowo menghadap Jokowi selama kurang lebih satu jam, pukul 16.05 WIB hingga 17.10 WIB.
"Saudara-saudariku sekalian saya baru saja, menghadap bapak presiden RI, yang baru kemarin dilantik. Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu," tutur Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Prabowo melanjutkan, Jokowi telah mengizinkan dirinya untuk menyampaikan ke publik bahwa dirinya diberi posisi sebagai menteri di bidang pertahanan.
Dia berjanji akan bekerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang telah ditentukan Jokowi sebagai kepala negara.
"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan bahwa saya diminta bantu di bidang pertahanan. Tadi sudah diberi beberapa pengarahan," tegasnya.
Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.
"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu. Oke ya, Gerindya yang dipanggil dua," tambahnya.
Tanggapan PKS soal kehadiran Prabowo ke Istana
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diundang ke Istana oleh Presiden Joko Widodo (jokowi), pada Senin, (21/10/2019).
Beredar kabar bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan komposisi kabinet Jokowi - Maruf Amin mendatang.
Baca: Mahfud MD hingga Prabowo, Daftar Nama yang Tiba di Istana Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan hak partai Gerindra dan Prabowo untuk hadir ke istana atau masuk ke dalam kabinet.
Hanya saja., keputusan tersebut pasti ada konsekuensinya.
"Itu adalah domain presiden untuk mengundang, dan itu adalah hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima. Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada Pemiku akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta, Senin, (21/10/2019).
Ia hanya berharap keputusan yang diambil Prabowo tersebut merupakan keputusan yang terbaik.
Prabowo bisa mempertanggungjawabkan keputusannya itu dengan baik.
"Betul-betul mempertanggungjawabkan pilihannya dan amanah yang diambil betul-betul dijalankan sehingga sukses melaksanakan amanahnya," katanya.
Hidayat mengatakan partainya tidak merasa ditinggalkan dengan keputusan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.
Baca: Shindong Super Junior Ingin Diet karena Berat Badannya Naik Lagi
Karena menurut Hidayat koalisi antara Gerindra dan PKS sudah bubar pasca Pemilu Presiden 2019.
"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menelaskan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada tuhan YME," pungkasnya.
Prabowo didampingi Edhie Prabowo
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil calon menteri Kabinet Kerja jilid ll secara bergantian.
Pantauan di lokasi, Senin (21/10/2019), sekitar pukul 16.05 WIB, Prabowo Subianto yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana bahan berwarna krem jalan menuju pintu masuk Istana.
Baca: Tak Dibahas Jokowi Saat Pidato, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Bakal Mangkrak?
Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo yang turut mengenakan kemeja putih dan celana krem.
Keduanya tidak berbicara satu patah pun kepada awak media dan hanya melambaikan tangan saja.
Sebelumnya, Jokowi telah memanggil sejumlah orang untuk menduduki menteri seperti Erick Thohir, Wishnutama, hingga Pratikno.
Oleh sebab itu, Prabowo menjadi orang ke-12 yang dipanggil Jokowi menjelang pengumuman menteri.