TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut ketua umumnya itu ingin mempertahankan kedaulatan bangsa.
Kedaulatan banga tersebut, bukan hanya soal pertahanan secara militer tapi juga menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia.
"Jadi Pak Prabowo tentu ingin mempertahankan kedaulatan bangsa dengan cara memperkuat pertahanan Republik Indonesia," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurutnya, sosok Prabowo cocok memimpin pos Kementerian Pertahanan.
Riza menilai, purnawirawan TNI itu sebagai tentara yang cerdas dan memiliki jaringan kuat di dunia internasional.
"Saya sangat optimistis bahwa pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai Menhan insyaaAllah akan lebih baik lagi," kata anggota DPR fraksi Gerindra ini.
Pesan PA 212
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menanggapi keputusan Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Slamet mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati mengambil keputusan jika nantinya memang dipilih menjadi menteri pada kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Sebab ia khawatir keputusan yang diambilnya dapat merusak reputasinya dan menghancurkan partai yang dikuasainya.
"Kami mengingatkan ke Prabowo Subianto untuk hati-hati, jangan sampai dipermalukan di kemudian hari sehingga akan rusak reputasi beliau dan menghancurkan Gerindra di 2024 nanti," ujar Slamet saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Ketum PA 212: Hati-hati, Jangan Sampai Dipermalukan..."
Baca: Prabowo Terima Tawaran Menteri, PKS Khawatir Ini
Baca: Terjawab Sudah, Mengapa Fadli Zon Tak Dipanggil Jokowi Ke Istana, Prabowo Beberkan Penjelasan
Meski demikian, Slamet pun tak mempermasalahkan dan mendukung apa pun keputusan dari Prabowo.
"Kami tidak ingin mencampuri hak pribadi Prabowo, jika itu keputusan yang diambil Prabowo menjadi menhan kita hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat buat pertahanan negara dan rakyat," kata Slamet.
Slamet mengatakan, meski Prabowo nantinya menjabat menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf, pihak PA 212 akan tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4.
"Kami tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan dzolim. Tidak rekonsiliasi antara haq dan batil," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.
"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.
Menjatuhkan wibawa
Sementara itu, Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Bamukmin, angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang siap menjadi menteri pertahanan (Menhan) pada kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Novel menyayangkan langkah Prabowo membawa partainya merapat menjadi koalisi pendukung pemerintah.
Menurut Novel, sebaiknya Prabowo menjadi oposisi agar mendapatkan kehormatan dari pendukungnya saat Pilpres 2019.
Menurutnya, wibawa Prabowo bakal jatuh jika mendapatkan jabatan menteri dari Jokowi.
"Apalagi posisi kalau benar Prabowo jadi menteri benar-benar sangat menjatuhkan wibawa," ujar Novel saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (22/10/2019).
"Sejatinya prabowo wajib menjadi oposisi saja dengan begitu posisi Prabowo sangat terhormat dan disegani baik kawan maupun lawan," tambah Novel.
Baca: Berkeringat di Pilpres 2019, Akankah Ustaz Yusuf Mansyur dan TGB Dipanggil Jokowi ke Istana?
Baca: Prabowo Subianto Jadi Menteri, Fadli Zon Ungkap akan Tetap Kritik Pemerintah: Pendukung akan Maklum
Novel juga menyinggung bahwa Prabowo dapat menyakiti pemilihnya di Aceh dan Sumatera Barat.
Di kedua provinsi tersebut, Prabowo menang telak.
"Bahkan jelas di Sumatera Barat dan Aceh dalam sejarahnya bisa meraih hampir 90 persen ini adalah pukulan telak bagi pemilih Prabowo," tutur Novel.
Dirinya menilai tindakan Prabowo ini karena dirinya telah meninggalkan ulama yang selama ini mendukungnya.
Dia menyebut Prabowo telah meninggalkan ulama sejak putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca: Waketum Gerindra Sebut Ancaman Nasdem Ingin Jadi Oposisi Hanya Gertak Sambal Saja
Menurut Novel, langkah Prabowo dapat membuat dirinya ditinggalkan oleh pendukungnya.
"Semua itu terjadi karena tindakan Prabowo sudah berani meninggalkan ulama dari saat MK mengetuk palu atas hasil arogan. Sampai hari ini Prabowo tidak menjalin silaturahmi lagi dengan ulama maka jelas fatal akibatnya dengan ditinggalkan oleh pemilihnya karena penghianatan yang dilakukan oleh Prabowo dan Gerindra-nya," pungkas Novel.
Seperti diketahui, setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, pada Senin (21/10/2019) kemarin, Prabowo mengaku diminta untuk memperkuat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Tanggapan Fadli Zon
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan wakilnya, Edhy Prabowo datang memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/10/2019).
Prabowo Subianto mengaku diminta membantu Jokowi dalam bidang pertahanan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan apresiasinya pada Prabowo Subianto dan Jokowi.
• Soal Prabowo Jadi Menteri, PDIP Maklumi Banyak yang Menolak: Kami yang Berkeringat, Dia yang Nikmati
Politisi yang diketahui sering mengkritik pemerintah ini menilai, bentuk koalisi antara Prabowo Subianto dan Jokowi ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara.
"Saya menyambut baik dan mengapresiasi sikap pak Jokowi yang merangkul pak Prabowo dalam kabinet. Ini sebagai bentuk rekonsilasi mengedepankan kepentingan untuk bangsa dan negara," ujar Fadli Zon dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.
Menurut Fadli Zon, Prabowo Subianto merupakan sosok yang ideal menjadi Menteri Pertahanan.
"Saya katakan, Prabowo memiliki kapasitas sebagai seorang Menteri Pertahanan. Latar belakang beliau di militer tentu tidak perlu diragukan," ungkapnya Senin (21/10/2019) malam.
Ia menduga, pendukung Prabowo Subianto akan maklum dengan pilihan politik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
"Para pendukung pak Prabowo tentu akan memaklumi sikap pak Jokowi. Karena ini adalah untuk bangsa dan negara.
Sekali lagi, politik itu dinamis," ujar politisi 48 tahun ini.
Meski Partai Gerindra sudah hampir dipastikan bergabung dengan pemerintahan, Fadli Zon menegaskan pihaknya akan tetap menyuarakan kritiknya seperti biasa.