TRIBUNNEWS.COM - Tak hanya Prabowo Subianto, ada nama Jenderal TNI lain yang ternyata masuk daftar hitam Amerika Serikat (AS).
Nama Prabowo Subianto dikabarkan telah dicabut dari daftar hitam Amerika, Selasa (29/10/2019).
Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo, pengusaha Hashim Djojohadikusumo.
Selain Prabowo ada beberapa jenderal lain yang pernah dilarang masuk AS, yakni:
1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin
2. Jenderal TNI (Purn) Wiranto
3. Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo
4. Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
5. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo
Larangan tersebut kebanyakan berkaitan dengan masalah HAM.
Baca: Prabowo Subianto Sudah Dikeluarkan dari Daftar Hitam Amerika Serikat
Baca: Kisah Prabowo Selama 20 Tahun Ditolak Masuk AS, Anak Wisuda Sampai Soal Penggulingan Soeharto
Berikut profil Jenderal TNI yang dilarang masuk ke Amerika Serikat:
- Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo
Dilansir Tribun-Medan.com, Gatot sudah mengurus visa untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada Oktober 2017.
Namun, Gatot Nurmantyo ditolak saat akan berangkat ke Negeri Paman Sam tersebut.
Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Banten, penerbangan Gatot bersama istri semula direncanakan menggunakan maskapai Emirates.
Keperluan Gatot dan Istri berangkat ke AS atas permintaaan Otoritas Keamaan Dalam Negeri AS untuk menghadiri sebuah acara konferensi dan memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford JR, di Washington AS.
- Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Dilansir Kompas.com, mengutip sebuah laporan harian New York Times mengungkapkan tahun 2000, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal.
Keberangkatan Prabowo kala itu adalah untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.
Pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak.
Prabowo Subianto mengatakan kepada Reuters pada 2012, ia masih di tolak untuk mendapatkan visa AS.
Penolakan tersebut dilandasi tuduhan Prabowo terkait dengan kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.
Namun, tuduhan tersebut dibantah Prabowo.
Baca: Demi Bangsa, Alasan Prabowo Terima Kursi Menhan Setelah Gagal Jadi Presiden, Najwa Shihab: Saya Ragu
- Jenderal TNI (Purn) Wiranto
Diwartakan bbc.com, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pernah ditolak masuk Amerika lantaran diduga terkait pelanggaran HAM di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kabinet Kerja Jokowi tersebut diisukan ikut andil di kerusuhan 1998.
Ditambah tuduhan kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Baca: Sertijab Menteri, Harapan Wiranto untuk Mahfud MD, Haru Biru Susi Pudjiastuti
- Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin
Dilansir bbc.com, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin merupakan bagian dari rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Waktu itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Pertahanan.
Rombongan tersebut berniat menghadiri pertemuan Kelompok G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada Oktober 2009.
Larangan Sjafrie Syamsudin masuk ke Amerika Serikat diduga karena terlibat peristiwa Mei 1998, ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Dia dituding melakukan pembiaran atau terlibat aktif di kerusuhan berbau rasial itu.
- Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo
Diwartakan bbc.com, Pramono juga dilarang masuk ke Amerika Serikat ketika akan berangkat menghadiri G-20, Oktober 2009.
Pramono diduga terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur 1999.
Waktu itu dia menjabat sebagai Komandan Grup Kopassus yang bertugas di Timor Timur.
Baca: Ani Yudhoyono Divonis Kanker Darah, sang Adik, Pramono Edhie Wibowo Donorkan Sumsum Tulang Belakang
- Letnan Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
Diberitakan bbc.com, Zacky Anwar Makarim diduga melakukan pelarangan terkait pelanggaran HAM di Timor Timur.
Saat kerusuhan HAM di Timor Timur terjadi, Zacky berpangkat Mayor Jenderal
Zacky pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI 1997-1999.
Dia juga pernah menduduki Asisten Intelijen KSAD 1996-1997, dan Kepala Satgas Pantia Penentuan Pendapat Timor Timur. (*)
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)