Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar telah menyampaikan Penetapan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada Pimpinan DPR RI, sebagaimana yang diminta dalam sidang paripurna yang diadakan pada hari Selasa (22/10/2019) lalu.
Dalam daftar nama yang diajukan, terdapat beberapa nama perempuan yang ditugaskan untuk menjadi pimpinan AKD. Diantara nama-nama tersebut terdapat Meutya Hafidz sebagai Ketua Komisi I, dan Hetifah Sjaifudian sebagai Wakil Ketua Komisi X.
Menanggapi hal ini, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa penunjukan perempuan sebagai pimpinan AKD sangatlah baik.
“Ini membuktikan bahwa kader-kader perempuan Partai Golkar merupakan kader-kader yang kompeten," ujarnya.
Baca: Jokowi Lakukan Kunjungan ke Papua, Ini Komentar Pakar Hubungan Internasional
Baca: Dilirik DPC Gerindra di Pilwalkot, Gibran: Belum Dengar
Baca: Tips Memilih Formasi CPNS 2019, Agar Peluang Lolos Terbuka
Selain sebagai pimpinan, anggota DPR perempuan dari Partai Golkar juga tersebar di 10 komisi dan 5 badan yang ada di DPR RI. Kelima badan tersebut adalah Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antarparlemen, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran.
Menurut Hetifah yang juga merupakan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), persebaran perempuan di tiap-tiap komisi dan badan sangatlah penting. Hal ini untuk menjamin bahwa suara perempuan terwakilkan didalam tiap-tiap proses pengambilan kebijakan.
“Kebijakan yang dibuat berdasarkan perspektif perempuan bisa jadi sangat berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh laki-laki," ujarnya.
Hal ini menurutnya diakibatkan oleh cara pandang perempuan yang berbeda dalam melihat masalah, dan kepedulian terhadap perempuan yang lebih besar dalam aspek-aspek tertentu.
Beberapa perempuan Golkar tersebut ditempatkan di komisi yang dahulu dianggap tidak lazim bagi perempuan, seperti di Komisi I yang membawahi bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, serta Komunikasi dan Informatika. Nama-nama tersebut juga tersebar di beberapa badan yang dianggap strategis, seperti Badan Legislasi (7 orang), dan Badan Anggaran (2 orang).
“Ini saatnya kita manfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.