Mendagri Tito Karnavian Pastikan Papua Selatan Siap Menjadi Provinsi Baru

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada dua aspirasi soal pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Dua kawasan tersebut akan dijadikan provinisi baru di Tanah Papua.

Dari kedua kawasan itu, Tito menyebut yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan.

Hal tersebut berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan Tito bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27-28 Oktober 2019.

Baca: Survei Bathimetri Landas Kontinen Perairan Utara Papua Rampung, BPPT Serahkan Hasilnya ke BIG

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke," kata Tito dikutip dari Kompas.com.

Nantinya wilayah yang akan masuk di Provinsi Papua Selatan di antaranya Kabupaten Mappi, Boven Digoel, Asmat, dan Merauke.

Tito mengaku sudah menemui Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Rencananya Kabupaten Merauke akan dimekarkan menjadi dua bagian yakni, Kota Merauke dan Kabupaten Merauke.

"Tinggal pemekaran Kota Merauke, kalau ada Kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah, termasuk Gubernur Lukas Enembe juga tidak ada masalah," tambahnya.

Sedangkan untuk daerah yang akan masuk di kawasan Provinsi Papua Pegunungan, di antaranya daerah bernama Mepago di kawasan Paniai dan Lapago di kawasan Wamena, Jaya Wijaya.

Namun untuk kawasan tersebut masih belum ada kesepakatan dari para pimpinan daerah setempat.

Baca: Mahfud MD: Dulu Gus Dur Nikmati Matahari Terbit di Papua, Jokowi Bertemu Senja di Kaimana

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membahas soal pemekaran wilayah Papua bersama kementerian dan lembaga terkait pada Kamis (31/10/2019).

"Soal pemekaran, dimungkinkan dibuka provinsi baru, mungkin ditambah dua ya. Tapi nanti kita analisis dulu, memetakan dulu pada Kamis depan dengan rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polhukam," ujar Mahfud.

"Kita lihat dulu, tidak hanya bergantung pada satu kementerian saja, tapi juga nanti bahas bersama DPR, presiden, dan sebagainya. Kita akan dalami dulu," ucap dia.

Baca: Presiden Jokowi Penuhi Janji Luncurkan Papuan Youth Creative Hub: Silicon Valley Indonesia