Baca tanpa iklan
18. Kementerian Perhubungan - 1244 formasi
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi dikti) - 2196 formasi
20. Kementerian Kesehatan - 2205 formasi
21.Kementerian Agama - 5815 formasi
22. Kementerian Tenaga Kerja - 416 formasi
23. Kementerian Sosial - 117 formasi
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 706 formasi
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan - 399 formasi
26. Kementerian Komunikasi dan Informatika - 581 formasi
27. Kementerian Perdagangan - 222 formasi
28. Kementerian Perindustrian - 359 formasi
29. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - 1180 formasi
30. Kementerian Pariwisata - 202 formasi
31. Kementerian Riset dan Teknologi - 11 formasi
32. Kementerian Sekretariatan Negara/ Sekretariat Kabinet - 90 formasi
33. Kejaksaan Agung RI - 5203 formasi
34. Badan Intelijen Negara - 721 formasi
35. Sekretariat Jenderal MPR - 21 formasi
36. Sekretariat Jenderal DPR - 59 formasi
37. Sekretariat Mahkamah Agung - 2104 formasi
39. Sekretariat Jenderal BPK - 348 formasi
40. Badan Kepegawaian Negara - 180 formasi
41. Lembaga Penerbagan Antariksa Nasional - 131 formasi
42. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - 170 formasi
43. Badan Tenaga Nuklir Nasional - 156 formasi
44. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) - 209 formasi
45. Arsip Nasional RI - 71 formasi
46. Badan Informasi Geospasial - 48 formasi
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - 282 formasi
48. Badan Koordinasi Penanaman Modal - 19 formasi
49. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi - 300 formasi
50. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - 160 formasi
51. Kementerian Agraria dan Tata Ruang - 727 formasi
52. Perpustakaan Nasional - 57 formasi
53. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir - 41 formasi
54. Badan Pengawasan Obat dan Makanan - 277 formasi
55. Lembaga Ketahanan Nasional - 42 formasi
56. Kepolisian Negara RI - 554 formasi
57. Badan Narkotika Nasional - 154 formasi
58. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum - 716 formasi
59. Badan Nasional Penanggulangan Bencana - 93 formasi
60. Sekretariat Komisi Nasional HAM - 15 formasi
61. Badan Nasional Penempatab dan Perlindungan TKI - 143 formasi
62. Badan Keamanan Laut - 171 formasi
63. Badan SAR Nasional - 391 formasi
64. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - 139 formasi
65. Komisi OMBUSMAN - 91 formasi
66. Badan Nasional Penanggulangan Teroris - 139 formasi
67. Badan Pengawas Pemilu - 319 formasi
68. Badan Pembina Ideologi Pancasila - 60 formasi
Selain usaha dan berdoa, ada baiknya para pelamar mempersiapkan strategi dengan matang untuk pendaftaran CPNS tahun ini.
Hal terpenting adalah jangan melakukan kesalahan yang sepele seperti saat persiapan berkas.
Lalu, pemilihan formasi yang akan dilamar juga mempengaruhi peluang calon peserta CPNS 2019.
Jika dilihat dari data tahun 2018 lalu, ada beberapa formasi yang sepi peminat.
BKN juga membocorkan beberapa universitas, jurusan asal, instansi pusat yang paling sepi peminat dalam pendaftaran CPNS 2018 hingga tanggal 3 Oktober 2018.
Update SSCN 2018 dikutip dari Grid.ID per Rabu, 03 Oktober pukul 16.00 :
Instansi go live: 93%
Jumlah akun pelamar: 2.844.551 orang
Pelamar pilih instansi: 1.129.212 orang
Pelamar selesai daftar: 632.933 orang
Pelamar telah diverifikasi oleh instansi: 142.041 orang
Bottom 3 Universitas Pelamar
1. Poltekkes Kemenkes Bandung 1.648
2. Universitas Mercu Buana 1.657
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1.695
Bottom 3 Prodi asal pelamar
1. PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1,050
2. Budidaya Perairan 1,065
3. Pendidikan Agama Islam 1.065
Bottom 5 instansi pusat
1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 6
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 18
3. Setjen WANTANNAS 22
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal 26
5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 35
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta
1. Pemerintah Kab. Kulon Progo 341
2. Pemerintah Kota Magelang 488
3. Pemerintah Kab. Wonosobo 634
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya
1. Pemerintah Kab. Sampang 570
2. Pemerintah Kab. Bangkalan 584
3. Pemerintah Kota Probolinggo 594
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Bandung
1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan 1.043
2. Pemerintah Kab. Ciamis 1.194
3. Pemerintah Kab. Bekasi 1.271
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Makassar
1. Pemerintah Kab. Sigi 1
2. Pemerintah Kota Palu 81
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 103
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta
1. Pemerintah Kab. Tulang Bawang 643
2. Pemerintah Provinsi Lampung 659
3. Pemerintah Kab. Bengkayang 683
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Medan
1. Pemerintah Kota Gunung Sitoli 35
2. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara 408
3. Pemerintah Kota Binjai 409
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Palembang
1. Pemerintah Kota Bengkulu 100
2. Pemerintah Kota Pagar Alam 219
3. Pemerintah Kota Lubuk Linggau 230
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin
1. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur 1.508
2. Pemerintah Kab. Pulang Pisau 1.510
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 1.672
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar
1. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 1.810
2. Pemerintah Kab. Kupang 1.943
3. Pemerintah Kab. Sikka 2.091
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Manado
1. Pemerintah Kab. Minahasa 124
2. Pemerintah Kab. Minahasa Utara 291
3. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 329
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru
1. Pemerintah Kota Padang Panjang 189
2. Pemerintah Kota Bukittinggi 244
3. Pemerintah Kota Payakumbuh 440
Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Aceh
1. Pemerintah Kota Sabang 367
2. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 398
3. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 495
(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari)