Soal Lem Aibon, PSI Desak Anies Baswedan Buka Akses Web APBD: Bukan Uang Gubernur, Ini Uang Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka kembali akses situs APBD DKI Jakarta.

Pasalnya, situs resmi apbd.jakarta.go.id kini ditutup setelah viralnya anggaran Belanja Alat Tulis Kantor yang menyebut pembelian Lem Aibon senilai Rp 82, 8 miliar.

Bagi William, tindakan penutupan akses APBD tersebut justru malah menunjukkan pemerintah DKI Jakarta yang terkesan tidak transparan.

Baca: PSI Pertanyakan Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar untuk Murid, Data di Situs APBD Jakarta Hilang

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan William dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019).

Awalnya, William membacakan beberapa anggaran belanja yang ia anggap ngawur lantaran angkanya terlalu fantastis.

Di antaranya adalah Lem Aibon Rp 82,8 miliar hingga komputer seharga Rp 15 juta per unit.

William menyebut hal ini sebagai teguran untuk Anies Baswedan agar bisa segera memberi klarifikasi.

William juga mendesak Anies Baswedan untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan APBD.

"Jadi ini sebenarnya panggilan keras untuk Pak Gubernur Anies Baswedan agar yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan, agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat," kata William.

William meminta masyarakat untuk ikut mengawal rapat komisi serta badan anggaran (banggar).

"Kami juga meminta publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi," ucap William.

"Jadi sebulan ini akan terus terjadi pembahasan-pembasan anggaran dengan komisi-komisi dengan banggar, publik harus segera memperhatikan ini."

Baca: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Angkat Bicara tentang Anggaran Lem Aibon yang Capai Rp 82,8 Miliar

William menyinggung situs APBD yang tiba-tiba ditutup aksesnya.

"Karena website-nya sudah tidak ada, di-take down, bagaimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di pembasan anggaran di komisi dan di banggar," tuturnya.