Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggaran Lem Aibon masih hangat diperbincangkan publik.
Polemik APBD DKI Jakarta yang tak kunjung usai, menemui babak baru.
Sebelumnya PSI menyoroti anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.
Akhirnya anggaran tersebut ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dilansir dari Kompas.com, Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
Baca: Soal Anggaran Revitalisasi Trotoar Rp 888 Miliar, DPRD DKI: Ini Uang Rakyat, Jangan Ugal-ugalan
Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajang pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.
Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.
Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.
Baca: Soal Kejanggalan Anggaran APBD DKI, Anggota DPRD Fraksi Gerindra Sebut Untuk Kebutuhan Siswa
“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.
PSI pun membuat siaran pers terkait tanggapan dari Gubernur Anies Baswedan yang menyebut mereka cari panggung.
Dalam judul 'Ini Uang Rakyat, Gubernur Anies Tolong Segera Buka Komponen APBD' PSI membuka tulisan siaran persnya.
Di dalam tulisannya PSI menyesalkan atas tanggapan Gubernur Anies Baswedan yang seakan mengalihkan isu dan menyalahkan anak buahnya.
"Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengalihkan isu dan menyalahkan anak buah terkait anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon di usulan APBD 2020," tulis PSI.
Baca: Ini Perbedaan Transparansi Anggaran Era Gubernur Ahok dan Anies Baswedan
“Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2019.
Masih menunggu, William Sarana, Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menyarankan agar Gubernur Anies segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik.
Dalam tulisan siaran pers, William menulis bahwa penting sekali rakyat melihat penggunaan uang mereka.
"William menilai penting sekali rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka. APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya" tulisnya.
“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” kata William.
Baca: Siapa William Aditya Sarana? Anggota DPRD DKI Termuda yang Bongkar Anggaran Aibon Rp 82 M
“Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya,” lanjut William dalam siaran persnya.
Dalam tulisannya, William menyatakan, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur. Ia sudah punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggapnya belum ideal.
“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” tambah William dalam tulisan siaran persnya.
(Tribunnews.com/Inza Maliana)