Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai bidang kemaritiman dan investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Rapat itu digelar setelah rapat terbatas yang membahas program dan kegiatan kabinet di bidang perekonomian,
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan fokus pada beberapa hal.
"Pertama, menyiapkan program-program dan trobosan dalam rangka menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan," kata Jokowi dilansir dari YouTube Sekretariat Kabinet RI, Rabu (30/10/2019).
Peningkatan investasi juga harus terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor, khususnya impor BBM yang memberikan dampak besar terhadap defisit neraca perdagangan maupun defisit perdagangan.
Peningkatan lifting minyak dalam negeri juga menjadi program Jokowi untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.
Baca: Gelar Ratas, Jokowi Tugasi Menko Maritim dan Investasi Luhut Tekan Defisit Neraca Perdagangan
"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi, terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 dan ke B100," katanya.
Selanjutnya, Jokowi membahas program lainnya, yakni terkait tol laut.
Program tol laut dimaksudkan Jokowi untuk menurunkan biaya logistik dan biaya transportasi.
Presiden menyebut, adanya tol laut sangat diapresiasi masyarakat, bupati, dan gubernur.
Baca: Ratas Perdana Kabinet Indonesia Maju, Pesan Jokowi: Meningkatkan Ekspor
Masyarakat juga menginginkan frekuensi perjalanan ke pelabuhan-pelabuhan ditambah dan rute-rute trayek diperbanyak.
Namun, akhir-akhir ini muncul keluhan setelah adanya tol laut, di mana inflasi sempat turun.
Bahkan harga barang sempat turun 20 persen sampai 30 persen.
"Akhir-akhir ini rute yang ada, barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat swasta ini siapa," kata Jokowi.