Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Menteri Agama Fachrul Razi mengkaji ulang penerapan larangan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah.
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, pelarangan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"PPP minta agar Pemerintah mengkaji dulu soal akan diterapkannya larangan cadar ketika Perempuan masuk atau berada di instansi pemerintahan. Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM meski dr perpsektif keamanan bisa saja dibenarkan," kata Awiek melalui keterangannya, Jumat (1/11/2019).
Ia menegaskan, pemerintah harus menjelaskan larangan pamakaian cadar itu berlaku hanya untuk ASN atau berlaku juga bagi masyarakat umum yang masuk ke instansi pemerintahan.
Awiek pun berpendapat, jika larangan cadar itu diterapkan kepada ASN yang bekerja di instansi pemerintahan, PPP dapat menerima kalau hanya soal cadarnya.
Tidak melarang apa yang lazimnya dipakai oleh Perempuan sebagai busana muslimah seperti jilbab.
"Artinya ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yg hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (kemenag saja) mengingat tupoksi kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB," katanya.
Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait hal tersebut.
Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata.
"Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih," ucap Awiek.
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.
Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.
Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.