Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — BPJS Kesehatan dan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menertibkan peserta yang tidak tertib membayar iuran.
Banyaknya peserta yang menunggak bayar memang masuk dalam daftar penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit, sehingga rincian sanksinya sedang dibahas intensif di Kementerian Koordinator Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Ini yang kita bicarakan kepada semua pihak sekarang sedang proses di Menko PMK untuk Inpres dalam mendapatkan pelayan publik,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, di Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).
Sedikit bocoran, nantinya sanksi akan berhubungan dengan administrasi layanan publik. Misalnya untuk memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) harus lunas BPJS terlebih dulu, termasuk juga untuk syarat memperpanjang paspor.
“Jadi sedang kita bahas misalnya ingin memperpanjang SIM kan harus ada syaratnya, nanti syarat lunas BPJS kesehatan jadi syaratnya. Untuk paspor juga,” papar Fachmi Idris.
Sebelum sanksi diterapkan BPJS Kesehatan akan terlebih dulu melakukan cara-cara persuasif seperti penagihan melalui SMS, email maupun petugas yang mendatangi langsung peserta.
“Kita menggunakan cara-cara yang paling lembut, yang persuasif terlebih dulu. Ditelepon dulu diingatkan sampai beliau bayar, tiga bulan tidak juga berubah nanti kita kader JKN melakukan penagihan langsung untuk meningatkan lagi,” pungkas Fachmi Idris.