Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan iuran BPJS masih diperbedatkan oleh beberapa pihak hingga menjadi trending di Twitter, Minggu (3/11/2019).
Komisi IX DPR RI, BPJS Watch, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), ikut menyuarakan tentang kenaikan iuran BPJS.
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah melakukan kaji ulang terhadap keputusan menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen.
Dikutip dari KompasTV melalui unggahan YouTubenya, Sabtu (2/11/2019), beberapa kalangan menunjukkan penolakan atas kenaikan iuran BPJS.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengharapakan pengkajian ulang dan mengubah tata kelola BPJS yang dinilainya tidak tepat.
"Bukan hanya desifit, tapi ada tata kelola BPJS tidak tepat," ungkapnya.
Kurniasih mengharapakan pemerintah mampu mencari cara lain untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan.
Baca : Polemik Iuran BPJS Kesehatan Naik: Tak Jamin Pelayanan Meningkat hingga Ada yang Ajukan Gugatan
Untuk diketahui, defisit BPJS Kesehatan mencapai 13,3 Triliun.
Besaran defisit BPJS diketahui mulai berkurang mengingat iuran yang sudah dinaikkan.
Kurniasih menambahkan, selain fokus kepada besaran iuran yang naik, seharusnya pemerintah juga mencari dari mana akar permasalahan mengenai BPJS Kesehatan ini muncul.
"Dimana problem root-nya? Karena kita sudah membaca dari audit banyak persoalan sebenarnya, tidak hanya dari besaran iuran saja," tuturnya.
Baca : Ganjar Pranowo Akan Umumkan Besaran UMK Kota-kota di Jawa Tengah 21 November 2019 Mendatang
Penolakan dari BPJS Watch