Baca tanpa iklan
Selain menjadi dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dia juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, National University of Singapore Law School, Cebu University Law School, and University of South Pacific, Vanuatu.
Disamping itu, dia juga aktif diberbagai organisasi nasional dan internasional.
Di antaranya, Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law dan UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).
Dia banyak mengembangkan sejumlah program capacity building untuk bidang anti korupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum lingkungan di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aktif mengajar kode etik dan hukum lingkungan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Baca: Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Kuasa Hukum Novel: Polri Perlu Tim Independen Bentukan Jokowi
Laode M Syarif juga sempat mendaftar dan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Namun ia gagal dalam tahap profile assessment seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Jokowi Mulai Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas KPK
Baca: Jokowi Siapkan 5 Calon Dewan Pengawas KPK, Juru Bicara Jokowi: Tidak Secara Khusus Disebutkan
Presiden Jokowi mulai menseleksi lima anggota Dewan Pengawas KPK.
"Berdasarkan perkembangan mutakhir soal Dewan Pengawas KPK, sedang diproses. Presiden tentu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, memproses nama nama tertentu yang diusulkan oleh pihak-pihak, banyak pihak," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Dalam menseleksi usulan nama tersebut, kata Fadjroel, Presiden Jokowi juga turut meminta pendapat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, kelompok agama, kelompok masyarakat, dan lain-lainnya.
"Terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam Dewan Pengawas itu, tidak ada yang secara khusus disebutkan," ucap Fadjroel.
"Cuma tegas dikatakan, pada intinya bahwa sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak pihak masyarakat," jelasnya.
Fadjroel yang saat ini masih menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero), menyampaikan penjaringan nama yang dilakukan Presiden dengan meminta masukan masyarakat, dengan harapkan dapat Dewan Pengawas yang berkualitas.
"Presiden berharap Dewan Pengawas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak. Sehingga ini bisa menjadi wakil dari masyarakat, pemerintah betul-betul pro terhadap penegakkan antikorupsi di Indonesia," papar Fadjroel.