Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ditemukan desa tak berpenduduk atau 'desa siluman' tapi mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar. Pemerintah tengah mengusut dan mengidentifikasi jumlah desa yang masuk dalam kategori desa siluman.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Sulawesi Tenggara langsung turun tangan menyelidiki temuan desa fiktif di Konawe. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan telah mengerahkan pendamping desa untuk mengidentifikasi desa tak berpenduduk.
Baca: Wamen Budi Arie Setiadi: Niat Sudah, Tekad juga Sudah
Menurut Abdul Halim, ada beberapa desa yang letaknya berada di sekitar hutan. Sehingga ketika disambangi petugas survei di lapangan, masyarakatnya tengah mencari mata pencaharian di dalam hutan. Baru jelang malam biasanya para penduduk kembali ke desa.
Desa dengan karakteristik seperti itu tercatat ada 15 desa. Tersebar di berbagai daerah. Namun, kebanyakan berada di luar Pulau Jawa. Kemudian, adapula desa-desa yang tadinya berpenghuni, namun karena ada bencana mereka dipindahkan.
Misal, ucap Halim, desa-desa korban terdampak lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 5 desa memang sudah ditinggalkan penduduknya. Namun, tidak ada aliran dana desa ke 5 desa tersebut.
Baca: Ketimpangan Pendapatan di Desa Semakin Menurun
“Pada posisi ini Kemendes lebih pada memantau melakukan verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa,” ujar Halim di Kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019) kemarin.
Berikut petikan wawancara dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar:
Fokus Anda di awal menjabat sebagai Menteri Desa?
Fokus utama adalah mewujudkan apa yang menjadi visi-misi Pak Presiden. Nah, tentu kalau di sini penguatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi. Semua kita fokuskan ke sana supaya terjadi percepatan yang signifikan. Termasuk yang utama masalah stunting, pengurangan kemiskinan.
Bagaimana Anda membagi tugas dengan wakil menteri?
Menteri dengan wakil menteri itu kan sama. Ya kita bareng-bareng. Tidak ada pembagian tugas ini, ini, nanti malah dikira bagi-bagi pekerjaan.
Baca: Wamendes Budi Arie Setiadi: Relawan Bersama Rakyat jadi Pendamping Desa
Masih ada 20 ribu desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal bagaimana upaya Anda mengatasi itu?
Ya ini jadi prioritas kita. Jadi pokoknya harus kita tuntaskan agar tidak lagi menjadi desa tertinggal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut ada desa fiktif, desa hantu, tanggapan Anda?
Terkait dengan masalah apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan proporsinya itu kan' pengelolaan desa kan' ada banyak Kementerian yang terlibat.
Proporsi Kementerian Desa di mana, proporsi Kementerian Dalam Negeri di mana, proporsi Pemerintah Kabupaten di mana, Pemerintah Provinsi di mana. Itu sudah jelas semua. Sehingga kita tidak akan mempertajam masalah. Itu sudah sangat jelas di mana posisinya. Dari telaah kita, ada desa yang memang penduduknya sudah tidak ada.
Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana, kemudian desanya sudah tidak. Misal di Jawa Timur yang saya tahu sendiri, dampak lumpur Lapindo ada 5 desa yang memang harus eksodus, harus hilang, dan tidak ada dana desa yang mengalir.
Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman
Tetapi pada posisi ini Kementerian Desa lebih kepada memantau melakukan verifikasi dan pelaporan dari pendamping-pendamping desa. Sebagaimana dimaklumi jumlah desa kita 74 ribu. Sementara pendamping desa kita 37 ribu, jadi 1:2 lah rata-rata jadi sampai hari ini kita masih belum bisa mengcover satu desa satu pendamping.
Di desa itu ada pendamping desa, ada penyuluh pertanian, ada PKH penyuluh kesehatan, kemudian PKH di bawah Kemensos, kemudian ada Bhabinkamtibmas.
Baca: Menkeu Sebut Ada Desa Siluman, Mendes Abdul: Kita Kekurangan Pendamping