Baca tanpa iklan
Ada Babinsa, nah justru Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy) menginginkan bagaimana seluruh potensi yang ada di desa, yang menjadi locus berbagai kegiatan percepatan pembangunanbisa bersinergi.
Nah ini yang justru semakin lebih banyak dijadikan pembahasan, karena memang kuncinya di situ. Kalah keroyokan dalam satu permasalahan dikerjakan diselesaikan oleh orang banyak dan di wilayah masing-masing secara sinergis maka akan pasti terjadi percepatan di dalam pembangunan.
Seperti apa desa fiktif?
Salah satu model, salah satu jenis desa yang tidak ada seperti itu. Terus ada lagi karakter desa yang struktur pemerintahannya ada, kemudian penduduknya ada. Tetapi lotus desa itu ada di wilayah sekitar hutan sehingga ketika dilakukan survei tidak ada penduduknya.
Padahal penduduknya lagi kerja di hutan, malam-malam penduduknya balik ke desa itu juga ada model desa seperti itu. Itu laporan yang disampaikan oleh para pendamping desa kepada kita kementerian karena memang ranahnya Kemendes di situ.
Sudah terdeteksi berapa desa yang seperti tadi? Seperti lapindo dan desa yang penduduknya kerja ke hutan?
Ya kalau sekarang ada 15-an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi dalam rangka mendukung Bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang ada berapa, di mana, kita lagi menggerakkan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita di situ.
Ada pendamping desa yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah desa, ke depan seperti apa?
Rasionya kita perpadat, jadi jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar. Katakan mungkin 1:1 tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa.
Dari 15 ini, ada di mana?
Banyak di luar Jawa juga ada.
Baca: Mendes PDTT Abdul Bantah Menkeu Ada Aliran Dana ke Desa Siluman
Paling banyak dimana?
Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luar Jawa.
Investigasi lewat pendamping desa?
Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta seperti itu. Nanti kita akan foding ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi.
Data desa alurnya dari mana sih?
Ya dari pemantiknya yang mengeluarkan id desa kemudian macem-macem dari Kemendagri dan tentu laporan provinsi dan kabupaten.
Kemendes tinggal eksekusi saja karena sudah di verifikasi di Kemendagri?
Ya, dana alokasi desa juga dari Kemenkeu makannya Kemenkeu tahu terutama mengecek laporan. Kita pengawalan di perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporan.
Disinggung penggunana dana desa 'pendulum'?
Pendulum, kalau kemarin dana desa itu untuk infrastruktur. Pak Presiden memerintahkan pendulumnya digeser lebih kepada SDM dan ekonomi. Tentu perencaannya yang diubah, skala prioritasnya yang diturunkan di infratruktur bukan berarti tidak ada. Nah infrastruktur pun mendukung SDM.
Misalnya kalau dulu infrastruktur digunakan untuk membangun akses jalan tapi mungkin sekarang sanitasi karena stunting. Karena stunting faktor dominan penyebab stunting karena sanitasi. Nah bagaimana dana desa dalam infrastruktur ini diarahkan kepada mempercepat penurunan jumlah stunting di Indonesia.
Dan target presiden cukup besar dan bagus, harus kita wujudkan tidak boleh harus di bawah rata-rata internasional.