Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Laode Ida angkat bicara terkait isu desa fiktif sedot dana desa seperti yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Laode Ida mengecam keras tindakan tersebut jika benar.
"Langsung saja copot pejabatnya karena sudah menyalahi beberapa ketentuan, janji dia sebagai pejabat publik atau pejabat negara," ujar Laode Ida saat ditemui di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).
Terkait kabar desa fiktif tersebut, Ombudsman mengaku belum menerima laporannya.
Baca: Mendagri Tito Karnavian Terjunkan Tim Telusuri Kebenaran Adanya Desa Fiktif
Namun, jika memang benar terjadi, menurutnya tidak ada toleransi bagi pejabat yang melakukan.
"Dia (pejabat) langgar, dia bohong, manipulatif, dia juga sudah menyedot uang negara, itu hak rakyat," kata Laode.
"Makanya saya kira kalau terkait itu, moral pejabat yang koruptif dan tidak bermoral, itu tidak ada alasan tidak diberi sanksi oleh atasan, langsung pecat saja," tambahnya.
Baca: Jokowi Minta Pelaku Pembuat Desa Fiktif Segera Ditangkap
Menurutnya jika sampai terbukti ada pejabat daerah yang menggunakan desa fiktif untuk menyerap anggaran Dana Desa, itu harus segera diberhentikan.
"Pemerintah harus mengeluarkan SK (Surat Keputusan) untuk memberhentikan bupatinya atau siapa saja yang terlibat. Itu tidak boleh, Itu sangat fatal," katanya.
"Saya tuh orang desa, menggarap program desa sejak dulu, manipulasi seperti itu tidak bisa ditolerir," tambah Laode Ida.
Jokowi minta pelakunya ditangkap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif guna mendapatkan dana desa.
"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurut Jokowi, adanya desa fiktif dapat saja terjadi karena Indonesia merupakan negara besar dengan 514 kabupaten/kota dan memiliki 74.800 desa.
Baca: Ada Desa Fiktif Terima Aliran Dana Desa, Tjahjo Kumolo: Setahu Saya Sudah Disetop
"Mangelola desa sebanyak itu tidak mudah, tetapi kalau informasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya pakai plang saja, tapi desanya (warganya) enggak ada, bisa terjadi," kata Jokowi.
"Sekali lagi dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Baca: Sri Mulyani Ungkap soal Desa Fiktif yang Dapat Dana, Fahri Hamzah Beri Tanggapan Ini
Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
Baca: Sri Mulyani Cium Desa Siluman Sedot Dana Desa, Ini Kata KPK
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.
Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," katanya.
Kata KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menggandeng aparat kepolisian menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada desa fiktif meminta sejumlah anggaran kepada pemerintah pusat.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya telah menerjunkan penyidik KPK yang berada di wilayah tersebut untuk ikut mengusut dugaan kasus permintaan dana desa untuk desa tak berpenghuni.
"KPK sudah kerja sama dan sudah disidangkan Korodinator Wilayah KPK sudah bekerja sama dengan aparat Penegak hukum (APH) setempat (kabupaten Konawe)," ujar Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Baca: Mahfud MD Minta Masyarakat Hargai Keputusan Jokowi Belum Terbitkan Perppu KPK
Diketahui, polisi telah mengungkap sebanyak 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, terkait permintaan dana kepada pemerintah pusat.
Menurut Syarif, KPK akan mengikuti proses pengungkapan kasus tersebut yang telah ditangani kepolisian hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.
"(KPK) memastikan kasusnya ditindaklanjuti sampai putus dan berkekuatan hukum tetap," kata Syarif.
Kerahkan pendamping desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan desa 'siluman'.
Abdul Halim Iskandar membantah jika instruksi tersebut ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke desa 'siluman'.
"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim Iskandar di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman
Nantinya, kata Abdul Halim Iskandar, data-data yang didapat lewat pendamping desa akan di serahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
"Kita akan serahkan data ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ucapnya.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan menambah jumlah pendamping desa agar bisa tertangani semua data terkait desa yang sudah maupun belum terverifikasi.
Baca: Mendes Abdul Prediksi Ada 15 Desa Tak Berpenghuni, Tapi Bukan Desa Siluman
Sebab, desa yang jumlahnya mencapai 74 ribu belum bisa tercover karena jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.
"Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ucapnya.
"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," tambahnya.
Baca: Saat Menko PMK Muhadjir dan Mendes PDTT Abdul Halim Saling Sapa dengan Panggilan Ustaz
Diprediksi ada 15 desa tak berpenghuni
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.
Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.
"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Baca: Sri Mulyani Temukan Ada Desa Tak Berpenghuni, tapi Dapat Anggaran Pemerintah
Abdul juga memastikan, pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pendataan jumlah desa yang disinyalir fiktif tersebut.
"dalam rangka mensuport bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif,red) ada berapa, dimana lokaisnya. Kita lagi menggerakan meminta kepada pada pendamping desa untuk terus memantau. Karena wilayah kita disitu," katanya .
Ia juga menyebut, 15 desa yang disinyalin ditinggal pendudukan saat siang hari dan kembali ke desa pada malam hari banyak ditemukan di wilayah luar pulau Jawa.
"Lupa ada beberapa daerah, tapi kebanyakan ada di luat Jawa," jelasnya.