Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah di seluruh Indonesia lebih tegas mengelola lahan parkir.
Tito Karnavian mengatakan retribusi parkir yang menggiurkan berpotensi menimbulkan pungutan liar oleh preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Sehingga, hal tersebut menimbulkan suasana menjadi tidak kondusif dan merugikan pemerintah daerah.
Ujungnya menghambat investasi masuk ke daerah.
Baca: Viral Video Ormas Minta Jatah Parkir, Polisi: Kita Akan Tindak Tegas Segala Bentuk Premanisme
Ketua Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kota Bekasi, Deni Muhammad Ali mengatakan pihaknya siap mengikuti apapun aturan mengenai rekrutmen juru parkir.
Pihaknya menolak tudingan Mendagri bahwa ormas menjadi preman dalam urusan penguasaan lahan parkir.
Deni mengatakan pihaknya hanya berusaha mengantarkan rakyat yang tidak memiliki pekerjaan untuk diterima oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebagai juru parkir.
Baca: Tito Karnavian Minta Bantuan Polri Telusuri Adanya Aliran Dana ke Desa Fiktif
“Yang perlu digarisbawahi bahwa kami bukan preman, kami resmi terdaftar di Kemenkumham dan Kesbangpol, sementara preman tidak berbadan hukum. Kejadian kemarin bukan premanisme, kami justru memberdayakan dan memperjuangkan hak masyarakat bawah untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Deni saat dihubungi Rabu (6/11/2019).
Deni dan Gibas sendiri sempat menjadi viral ketika videonya melakukan orasi diduga meminta jatah parkir di 600 titik di Kota Bekasi.
Deni sudah membantah pernyataan itu dan meminta maaf.
Ia menjelaskan jika orasinya tersebut untuk memperjuangkan agar perusahaan yang memiliki lahan parkir mau menerima dan bekerja sama dengan juru parkir yang sudah ditentukan oleh UPTB Bapenda Kota Bekasi.
Juru parkir tersebut diakui Deni merupakan kader ormas yang membutuhkan pekerjaan.
“Tak cuma ormas, semua pihak termasuk masyarakat setempat juga mengajukan orang agar direkrut sebagai juru parkir karena sumber daya manusia di Bapenda sendiri sangat terbatas.”
Baca: Johan Budi Tegur Tito Karnavian Saat Rapat di Komisi II DPR: Lain Kali Jangan Telat
“Kami dari ormas justru menjadi penyambung lidah dan memperjuangkan kader kami dari masyarakat bawah untuk mendapatkan pekerjaan. Kami pun sama sekali tak meminta setoran dari kader kami yang sudah diterima, kalau sudah diterima ya tinggal urusan kader itu dengan lembaga pemerintah, kami tidak ikut-ikut,” katanya.
Deni meminta pemerintah mengerti bahwa ormas juga memiliki kontribusi agar masyarakat kecil bisa memiliki pendapatan.
“Mereka masyarakat bawah kan tidak tahu regulasi, kalau bukan ormas yang memperjuangkan siapa lagi. Saya justru minta perusahaan yang memiliki lahan parkir untuk patuh pada aturan pemerintah yang sudah menetapkan juru parkir di wilayah tersebut,” katanya.