"Tapi karena ini tahun politik, kan perlu penyesuaian - penyesuaian," ujarnya.
Taufiq menjelaskan ada dua kategori tahun politik.
"Pertama pergantian anggota legislatif, kedua pergantian kepala daerah," jelasnya.
Taufiq menjelaskan dia meminta agar Mendagri menyiapkan aturan khusus di daerah - daerah yang mengalami pergantian kepala daerah.
"Artinya kita meminta agar Kemendagri menyiapkan aturan yang khusus, untuk daerah - daerah yang mengalami pergantian kepemimpinan politiknya," jelasnya.
Baca : Video Viral Iklan Paris Hilton di Bus Transjakarta, Dirut PPD: Bus Ditarik dan Sopir Bus Diperiksa
Sistem e-Budgeting
Yang kedua Taufiqurrahman bersyukur sistem e - budgeting sudah diperbaiki.
"Memang e-budgeting ini pada saat pagu anggaran, contoh lem aibon dimasukin pagu anggarannya 8.2 miliar. Sistem ini menghendaki rincian komponennya," katanya.
Untuk mengisi rincian komponen anggaran tersebut harus dilakukan oleh masing - masing sekolah.
"Harus dari sekolah masing - masing. Itu yang saya bilang RKAS. Masih harus dihitung," jelasnya.
Rincian komponen tersebut masih harus dihitung, mulai dari berapa jumlah siswa dari masing - masing kelas.
"Misalnya nih jumlah muridnya berapa? Dari kelas satu, dua, tiga dan seterusnya. Dari ini butuh waktu," tuturnya.
Baca : Komentari Polemik Anggaran DKI Jakarta, Ridwan Saidi Singgung Pohon Angsana dan Beri Wejangan Ini