Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera mungkin akan menduduki jabatan di sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Segera, mungkin di awal Desember," ujarnya dilansir YouTube tvOneNews, Rabu (13/11/2019).
Ketika ditanya mengenai jabatan komisaris Pertamina yang gencar diisukan akan di pegang oleh Ahok, Erick Thohir ungkapkan belum bisa berkomentar mengenai hal tersebut.
Menurutnya perlu banyak figur untuk membantu BUMN.
Ia juga menambahkan Ahok adalah sosok yang konsisten, sudah jelas track record-nya, dan diharapkan bisa membangun BUMN.
"Ya saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track record-nya, dan bisa terus membangun," kata Erick pada awak media.
Saat ditanya mengenai kesediaan Ahok menjabat di sebuah perusahaan BUMN, Erick pun meminta wartawan untuk bertanya langsung pada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Silakan tanya beliau, mustinya udah," tandas dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi, mengatakan jika BUMN membutuhkan talenta dari putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung.
Hal ini ia ungkapkan setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok datang berkunjung ke Kementerian BUMN, Rabu.
Kedatangan Ahok tersebut adalah untuk bertemu Erick Thohir dan membicarakan soal BUMN.
"Nah kita membutuhkan talent talent putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN. Untuk menjalankan amanah Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi saya rasa arahnya kesana," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu.
Menurutnya, Presiden Jokowi akan mendengarkan aspirasi dan tahu siapa yang bisa membangun BUMN kedepannya.
Budi juga menambahkan, Jokowi meminta BUMN tidak berjalan sendiri dan membangun ekosistem dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, memberikan keterangan pers terkait dipanggilnya Basuki Tjahaja Purna atau Ahok ke Kementerian BUMN.
Arya Sinulingga membenarkan kedatangan Ahok untuk bertemu Erick Thohir adalah untuk berbicara mengenai BUMN.
“Kan tadi pagi pak Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu pak Erick dan memang tadi Pak Erick dan Pak Ahok bicara banyak mengenai BUMN," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu.
Ketika ditanyakan BUMN apa yang akan dipegang oleh Ahok, Arya Sinulingga belum mau menjawab.
"Yang pasti kalau sektor mana pasti yang kita lihat butuh perhatian besar dan mempengaruhi kondisi banyak orang. Ya soal energi atau apapun itu kita belum tahu," ungkapnya.
Munculnya nama Ahok, diketahui berasal dari rekomendasi dan masukan dari berbagai pihak.
Arya pun mengatakan, terpilihnya nama Ahok juga melalui konsultasi dengan Jokowi.
"Setiap posisi yang vital BUMN harus koordinasi dengan Jokowi karena BUMN banyak menyangkut kehidupan kita konsultasi ke Jokowi," kata dia.
Ia berharap Ahok dapat secepatnya bergabung menjadi bagian di Kementerian BUMN.
Arya Sinulingga kemudian mengungkapkan posisi yang akan dijabat Ahok nantinya merupakan posisi strategis.
"Stategis pasti, Ahok bisalah mengatasi posisi itu, nanti lihat saja," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjelaskan syarat syarat yang harus dipenuhi Ahok jika benar akan masuk BUMN.
Menurutnya, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut.
"Tapi mengenai syarat syarat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena ketika saya menjadi komisaris utama di BUMN di Adhi Karya sampai hari ini. Syaratnya cuma kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi sebelumnya dengan apa itu bidang usaha yang digeluti oleh BUMN tersebut," ujarnya dikutip melalui YouTube Kompas TV, Rabu.
Kemudian untuk syarat kedua, adalah tidak ikut dalam partai politik.
Ia menegaskan syarat tersebut harus dipenuhi.
Fadjroel mengatakan, jika Ahok masih mengikuti partai politik, diharapkan untuk mengundurkan diri.
"Tidak ikut dalam partai politik tidak boleh berkecimpung dalam partai politik dan ini yang harus ditanyakan karena yang saya tahu kalau tidak salah Ahok bergabung dengan partai politik," ungkap Juru Bicara Presiden ini.
Fadjroel menjelaskan jika syarat larangan berpolitik di BUMN karena ada surat pakta integritas yang di dalamnya berisi larangan ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik. (*)
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)