Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat tertutup membahas strategi komprehensif menghadapi terorisme dan radikalisme di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, perwakilan Kemenko Polhukam, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.
"Intinya adalah pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design, strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," kata Tito Karnavian.
Mantan Kapolri tersebut mengatakan pemerintah akan bersinergi dalam upaya preventif dan penegakan hukum untuk menghadapi terorisme dan radikalisme.
Baca: Wapres Maruf Amin Minta Guru Ngaji Tak Ikut Sebarkan Paham Radikal ke Santri
Sebelumnya penanganan terorisme dan radikalisme berada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Kini untuk mengatasi masalah tersebut berada dalam arahan Wakil Presiden Maruf Amin.
"Sehingga perlu kordinasi di bawah lintas menko, yang bisa itu mengerjakan itu pak Wapres dan pak Presiden. Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh pak Presiden karena pak Presiden kan banyak fokusnya, masalah ekonomi terutama, sementara masalah terorisme yang lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman pak Wapres kita adalah ulama besar. Jadi kita duduk bersama, kita pertama kali di bawah kordinasi langsung pak Wapres," jelas Tito.
Baca: Nadiem Makarim Masuk Daftar TIME 100 Next 2019, Disebut Bawa Semangat Baru dalam Kabinet
Tito mengungkapkan, pelibatan lintas kementerian diharapkan dapat mengatasi banyak permasalahan terkait terorisme dan radikalisme.
"Jadi perlu ada upaya preventif, kemudian upaya penegakan hukum, dan lain-lain. Tapi ini diperlukan kegiatan lintas sektoral bukan hanya satu misalnya kepolisian atau BNPT saja, tapi strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholders baik pemerintah, Kemendikbud, Kemenag, kemudian Kemendagri, Kemensos, banyak sekali," katanya.