News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ahok Masuk BUMN

Ahok Masuk BUMN, Penolakan Rizal Ramli & Pendapat Analis LIPI :Harus Akurat Memilih Pejabat Publik

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Berikut ini dua BUMN yang dinilai cocok untuk Ahok, pengamat menyebut mantan gubernur DKI Jakarta ini bersih dan bernyali.

TRIBUNNEWS.COM - Polemik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditawari masuk BUMN, usai bertemu Erick Thohir, Menteri BUMN kembali ramai diperbincangan.

Kini, Rizal Ramli beri komentarnya terkait isu tersebut.

Rizal Ramli mengungkapkan sangat kontra dengan isu penunjukan Ahok yang akan masuk BUMN.

Menurut Rizal Ramli, Ahok hanya akan membawa keributan karena pernah membuat bangsa Indonesia hampir terpecah.

Baca :  Rizal Ramli Sebut Banyak Opsi Lain Bos BUMN Ketimbang BTP: Modalnya Ahok Nanti Keributan Doang

Untuk diketahui, Ahok pernah terjerat kasus penodaan agama.

Kasus tersebut membuat berbagai kalangan masyarakat bergerak dan turun kejalan.

Selain itu, dari analis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan isu penunjukan Ahok tersebut tidak semata alasan profesionalitas.

Berikut Tribunnews.com rangkum pandangan Rizam Ramli yang kontra dengan isu Ahok masuk BUMN.

Pandangan Rizal Ramli

Rizal Ramli (ISTIMEWA)

Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tidak setuju Ahok jadi petinggi BUMN.

Diberitakan sebelumnya oleh TribunWow.com, Rizal Ramli hadir sebagai narasumber di acara Apa Kabar Indonesia yang tayang di TvOne, Sabtu (16/11/2019).

Rizal mengatakan di era Ahok menjabat sebagai Gunernur DKI Jakarta, ada banyak kasus keuangan.

"Sebetulnya sih sederhana, Ahok punya banyak kasus keuangan," ujarnya.

Kasus keuangan yang disebut Rizal Ramli di antaranya :

- Kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

- Kasus beli tanah Cingkareng dari DKI.

- Kasus Trans Bus yang di impor dari Tiongkok.

Baca :  Rizal Ramli Sebut Ahok Jadi Biang Keladi, Arya Sinulingga Beri Sindiran Jadi Menteri Cuma Sebentar

Menurut Rizal, kasus tersebut menunjukan Ahok tidak terbiasa dengan 'Good Goverment'.

"Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan Good Goverment," tambah Rizal Ramli.

Ahok juga dinilai Rizal sebagai biang kerok dalam keributan.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2016, menurut Rizal merupakan bentuk keributan yang bersumber karena Ahok.

"Inget enggak bangsa kita hampir terpecah gara-gara Ahok pemilihan Gubernur, orang berantem," katanya.

Selanjutnya, Rizal Ramli juga mengatakan isu penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN akan membawa keributan yang tidak perlu.

Baca :  Tanggapi Rizal Ramli yang Sebut Ahok Biang Keributan, Arya Sinulingga: Gaya-gaya Bang Rizal Saja

Dilansir melalui YouTube Talk Show TVOne, Sabtu (16/11/2019) Rizal menuturkan ada banyak pilihan lebih baik dibanding Ahok.

Menurut Rizal, masih ada banyak generasi muda yang berpengalaman.

"Padahal masih banyak anak-anak muda, pengalaman eksekutif (dengan) yang bagus," jelas Rizal.

Diberitakan TribunWow.com, Rizal percaya banyak orang selain Ahok yang mampu memberikan kontribusi lebih terhadap kemajuan BUMN di Indonesia.

"Itu (orang-orang selain Ahok) memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar," kata Rizal.

Baca :  Ahok Masuk BUMN, Politisi PDIP Djarot Saiful: Seorang Eksekutor yang Tepat Jadi Direksi

Pandangan Analis LIPI

Siti Zuhro Analis Politik Lipi (Tangkap Layar channel YouTube KompasTV)

Analis Politik LIPI, Siti Zuhro memberikan komentar soal isu penunjukan Ahok sebagai petinggi BUMN.

Menurut Siti Zuhro, Erick Thohir diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Siti Zuhro menambahkan, Ahok memiliki masa lalu yang tidak seluruhnya positif.

Ia mengaku khawatir penunjukan Ahok bisa menimbulkan masalah baru.

"Jangan sampai ini maunya membenahi BUMN malah menimbulkan masalah baru," tegasnya.

Baca :  Eza Gionino Beli Ikan Arwana Rp 12 Juta, Tertipu dengan Kondisi Ikan Cacat hingga Ancaman Pembunuhan

Mirip pendapat Rizal Ramli, Siti Zuhro mengungkapkan di masa jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok sempat menghadapi beberapa kasus.

"Karena ini kan masalahnya ada legacy, warisan dari Pak Ahok yang tidak seluruhnya positif," jelasnya.

Siti Zuhro kemudian meminta sang Menteri BUMN untuk menunggu situasi politik Indonesia seusai kontensasi Pilpres 2019.

Diwartakan Tribunnews.com, menurut Siti Zuhro, Erick Thohir melakukan testing the water.

Testing the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat soal Ahok masuk BUMN.

"Sudah secara tidak langsung Pak Erick Thohir melakukan testing the water ya, ketika disebutkan namanya Pak Ahok langsung ada reaksi yang luar biasa," tuturnya.

Testing the water ini mendapat respon luar biasa di berbagai sosial media, media mainstream, juga media online.

"Baik dari media mainstream maupun media online, dan sosmed dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosok Pak Ahok tetap menjadi kontroversi, pro kontra dengan semua argumentasi dan sebagainya," tambahnya.

Baca :  Di Bengkulu, KPK Dorong Penertiban Sertifikat Tanah dan Pasang Tapping Box

Siti Zuhro mengungkapkan, pihak LIPI pernah mewanti-wanti Presiden Jokowi untuk menghindari merekrut sosok yang kontroversi.

"Padahal sejak awal, bahkan sebelum pelantikan kabinet kita wanti-wanti kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'aruf, mohon untuk tidak merekrut siapa pun yang akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Ahok masuk BUMN menurut Siti Zuhro tidak semata karena unsur profesionalitas tetapi juga faktor politik.

"Pemilihan Pak BTP tidak semata-mata karena profesionalitas, karena kalau profesionalitas, (kalau) saya jadi Pak Jokowi, saya memilih Pak Djarot ini, jelas-jelas orang yang tidak dipermasalahkan background-nya, life history-nya, secara curriculum vitae-nya oke," terangnya.

Baca :  NU dan PKS Tanggapi Dugaan Penistaan Agama Sukmawati, Suhud: Harusnya Jadi Teladan Generasi Muda

Siti Zuhro menyarankan agar pemilihan pejabat publik teliti dan akurat.

"Jadi menurut saya, yang tidak prinsip-prinsip itu dihindari, karena Pak Jokowi mau melakukan kerja-kerja yang paling kurang sampai 2023 mendatang, 2024 itu ada manifestasinya, wujud konkritnya," jelasnya.

Ketelitian dan keakuratan tersebut guna menghindari percekcokan masyarakat.

"Oleh karena itu ya pemilihan pejabat publik itu harus super teliti ya, super akurat karena kalau tidak akurat ini akan menimbulkan percekcokan di tengah masyarakat," jelas Siti Zuhro.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/Nanda Lusiana Saputri)(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini