Baca tanpa iklan
Sejumlah tokoh menolak Ahok bila masuk BUMN. Misal saja Rizal Ramli yang menyebut hanya akan menambah masalah.
TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan akan masuk ke salah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun belum pasti apa jabatan yang akan diduduki mantan Gubernur DKI Jakarta ini, termasuk di BUMN apa.
Dari isu yang santer beredar, Ahok akan ditempatkan di Pertamina atau PLN.
Sayangnya, rencana penempatan Ahok di BUMN tak semulus yang dibayangkan.
Beberapa pihak memang mendukung suami Puput Nastiti Devi itu masuk ke BUMN, tapi tak sedikit yang menolak atau kontra dengan penunjukan Ahok.
Siapa saja?
Berikut beberapa tokoh yang menolak Ahok masuk BUMN beserta tanggapan mereka, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
1. Rizal Ramli
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menyebut, rencana Ahok masuk BUMN hanya akan menambah masalah baru.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).
Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.
Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal, dikutip dari Kompas.com.
Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.
Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, Rizal Ramli menyebut, Ahok tidak memiliki cooperate experience atau tidak memiliki pengamalan cooperate yang baik.
"Padahal masih banyak anak-anak muda yang punya pengalaman eksekutif yang bagus termasuk temen-temen Tionghoa banyak yang bagus-bagus ya kan."
"Itu akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada Ahok yang modalnya keributan doang," ujarnya saat jadi narasumber di tvOne.
Lebih lanjut, Rizal Ramli menyebutkan jabatan yang cocok untuk Ahok.
"Seperti saya katakan kalau Mas Ahok itu paling ideal jadi Presiden Direktur dari Podomoro, gitu aja kok repot," ujar Rizal Ramli sambil tertawa.
2. Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
Penolakan juga datang dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Padahal, Ahok belum dipastikan akan masuk ke Pertamina.
Meski demikian, FSPPB telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero).
Presiden FSPPB, Arie Gumilar membenarkan, Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.
Adapun bunyi sepanduk tersebut di antaranya:
"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!
Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.
Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.
Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!
Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!"
3. Novel Bamukmin
Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.
Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.
Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.
"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.
Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).
Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.
"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.
"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.
Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, kata dia, Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.
"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang."
"Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Kiki Safitri)