Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik pada Rabu (20/11/2019).
Kali ini, dia dipanggil terkait dengan kasus dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
Nunik sebelumnya pernah dipanggil KPK di kasus yang berbeda pada Rabu (13/11/2019).
Baca: Anak Yasonna Mengaku Tak Main Proyek di Pemkot Medan, KPK Berkata Lain
Baca: Dirut Jasa Marga Berulang Kali Mangkir, KPK Mengadu Kepada Erick Thohir
Saat itu, dia diminta bersaksi untuk tersangka mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Dalam perkara Mustafa, Nunik saat itu diperiksa dengan kapasitasnya sebagai mantan Bupati Lampung Timur dan didalami soal dugaan aliran uang untuk pencalonan Mustafa sebagai bakal calon gubernur Lampung pada Pilkada 2018.
Adapun pada perkara dugaan suap di Kementerian PUPR yang telah menjerat 12 tersangka, belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik pada Nunik.
KPK sebelumnya menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR.
Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.
KPK menduga Hong Arta memberi suap pada Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar secara bertahap di tahun 2015.
Selain itu, Hong Arta memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 Damayanti Wisnu Putranti pada November 2015.