Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan kebijakan penengggelaman kapal akan terus dilanjutkan.
Menjawab kabar yang mengatakan dirinya akan menghentikan kebijakan penenggelaman kapal yang digagas oleh Susi Pudjiastuti itu, Edhy Prabowo menegaskan tetap akan melanjutkan program tersebut.
Menurutnya, penenggelaman kapal tersebut bisa mencegah kapal-kapal asing masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan.
"Nggak ada penenggelaman dihentikan, masa saya harus menghentikan, berarti saya membiarkan pencuri-pencuri asing masuk," jelasnya, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11).
Dilansir dari tayangan YouTube KOMPASTV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap untuk menenggelamkan kapal-kapal yang mencuri.
Baca: Menteri KKP Edhy Prabowo Sebut Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Lanjut tapi Dikaji Ulang
"Kalau mereka mau ditenggelamkan, kita siap menenggelamkan," ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan penenggelaman kapal akan lebih dikaji oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Mengingat, saat ini ada 72 kapal yang telah diamankan oleh pemerintah.
Edhy menyebut penenggelaman kapal sebagai upaya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia menjaga lautnya dengan baik.
"Bentuk upaya kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu tidak tidur, kita menjaga laut kita," ujarnya,
Edhy mengaku jika dirinya tidak takut jika harus menenggelamkan kapal.
"Kalau mereka ketahuan mencuri dan dia lari, kita nggak bisa ini (menangkap), ya kita tenggelamkan, kenapa harus takut," jelasnya.
Namun dirinya tidak ingin menenggelamkan kapal itu hanya menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pencurian ikan.
"Cuma kita jangan membuat jargon menenggelamkan adalah segala-galanya dalam mengatasi negara ini," ungkapnya.
Edhy ingin penenggelaman kapal tersebut akan memberi efek jera bagi para pencuri ikan.
Harapannya, setelah efek jera bisa dirasakan, nantinya pencurian ikan dapat berkurang.
Baca: Dasco: Kebijakan Menteri Edhy Prabowo Stop Penenggelaman Kapal Berdasarkan Kajian
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan lain berupa pemanfaatan kapal yang disita agar bisa menyumbangkan pendapatan negara.
"Saya ingin ini menjadi efek jera, namun setelah efek jera ada apa, harus ada pemanfaatan, ini yang kita mau," kata dia.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019), sebelumnya, Edhy Prabowo menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi penenggelaman kapal.
Hal itu ia sampaikannya saat mengunjungi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).
Saat itu Edhy mengatakan lebih fokus pada pembinaan serta menyejahterakan nelayan Indonesia.
Namun dirinya mengatakan, penenggelaman kapal bisa saja dilakukan khususnya bagi kapal-kapal yang melarikan diri saat ditindak.
Selain itu, kapal yang berhasil ditangkap dan inkrah (berkekuatan hukum tetap), ke depan bisa saja dimanfaatkan untuk nelayan.
Sementara, Edhy sudah berujar akan melanjutkan kebijakan Susi Pudjiastuti itu selama sesuai dengan aturan dan mekanisme.
"Selama itu sesuai dengan aturan dan mekanisme, demi menjaga kelautan dan perikanan kita, tidak masalah," ujar Edhy setelah pelantikan menteri di Istana, Rabu (23/10/2019).
Edhy mengaku, pihaknya tidak perlu takut dengan kapal-kapal penyerebot itu.
Ia juga membeberkan dua prioritasnya selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
Pertama, memperbaiki komunikasi antara nelayan dengan pemerintah.
"Sejauh mana dan seperti apa, akan kita lihat nanti," kata dia.
Baca: VIDEO Nelayan Kaget Dikejar Susi Pudjiastuti di Lautan, Ternyata Mau Diberi Kapal
Kedua, perikanan budidaya juga harus ditingkatkan.
Hal ini merupakan modal untuk mengatasi masalah kekurangan protein dan lapangan pekerjaan.
Edhy Prabowo juga mengaku tidak masalah bila di kemudian hari, ia dikritik sejumlah pihak.
"Ya nggak masalah, itu bagian dari risiko. Jangankan di pemerintahan, di DPR, kami selalu dikritik," kata dia.
Yang terpenting, lanjutnya, kontribusi yang diberikan dapat meningkatkan kinerja negara dan penghasilan masyarakat, terutama nelayan.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Sri Juliati) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)