Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan soal status Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak mewajibkan untuk mundur dari partai politik dan tidak perlu dilakukan.
Hasto Kristiyanto mengatakan status Ahok sebagai kader dari PDIP tidak akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan Ahok dalam pekerjaannya di Pertamina.
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai,"
"Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan UU," jelasnya, dilansir dari kanal Youtube SCTV, Jumat (22/10/2019).
Baca: Sekjen PDIP: Masa Jabatan Presiden Dua Periode Masih Ideal
Sekjen PDIP ini kembali menegaskan hal itu tak perlu dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok.
PDI Perjuangan juga menegaskan untuk pihak manapun termasuk serikat pekerja BUMN dilarang campur tangan dalam posisi strategis di BUMN.
Kendati demikian, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan setelah nantinya resmi menjadi Komisaris Utama, Ahok diharapkan keluar dari keanggotaan di PDI Perjuangan.
Karena menurut Erick sudah menjadi syarat komisaris dan direksi tidak menjadi anggota partai politik.
"Pasti, semua Komisaris di BUMN apalagi Direksi harus mundur dari partai," ujar Erick, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Sekjen PDIP: Ahok Pelopor Industri Migas
Erick menegaskan semua nama yang dipanggilnya sudah terlebih dahulu diberitahu dari awal terkait posisi komisaris dan direksi harus keluar dari partai politik.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok didampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama.
"Pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama di Pertamina lalu didampingi oleh Wamen pak Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," ujarnya.
Pengangkatan komisaris akan dilakukan setelah rapat umum pemegang saham pertamina pekan depan.
Sebelumnya, kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat sebagai pimpinan BUMN menuai berbagai pro dan kontra dari sejumlah tokoh.
Baca: Sekjen PDIP: UMKM Kuliner Patut didorong Untuk Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan
Dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Rabu (20/11/2019), satu diantaranya adalah mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mulai mendukung Ahok sebagai bos BUMN.
Fahri mengatakan untuk soal kemampuan, ia termasuk yang menganggap BUMN memerlukan Ahok.
"Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan Saudara Ahok. Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras memerlukan orang tegas" jelas Fahri Hamzah.
Lanjutnya, di beberapa institusi BUMN memang membutuhkan seseorang yang kritis dalam berpikir dan tegas dalam bersikap seperti Ahok.
Baca: Andi Arief Tuding Megawati Dendam, Sekjen PDIP: Pak SBY Kan Pernah Jadi Presiden
DIR Eksekutif IRESS Marwan Batubara juga ikut mengomentari keputusan dipilihnya Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dengan menyebut bangsa Indonesia sebagai korban kebijakan dari pemerintahan yang tersandera.
"Bencana bagi bangsa Indonesia, artinya kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang saya anggap tersandra oleh berbagai kasus atau juga mungkin tekanan," ungkapnya, dilansir dari kanal Youtube Talk Show tvOne, Jumat (22/11/2019).
Marwan juga meminta sebelum Ahok yang akan menjabat secara resmi disahkan agar Presiden Jokowi membatalkan rencana ini.
Ia kembali meminta untuk Erick Thohir supaya menjaga integritas karena Menteri BUMN ini seorang yang dihormati.
"Kalau dia terpaksa melakukan atau menjalankan perintah ini ya saya berharap mending mundur aja," ujar Marwan.
Karena menurut Marwan, sosok Ahok ini tidak qualified.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)