Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Humphrey Djemat sebelumnnya menyebut ada partai politik yang meminta uang Rp 500 miliar kepada calon menteri.
Achmad Baidowi menantang balik Humphrey Djemat untuk menyebutkan partai yang meminta uang tersebut.
"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," kata Achmad Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).
Achmad Baidowi memastikan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Humphrey Djemat Ungkap Ada Calon Menteri yang Diminta Harus Setor Rp 500 Miliar Untuk Partai Politik
Sehingga tidak mungkin untuk partai politik meminta uang kepada calon menteri.
Dirinya juga menilai tidak mungkin menteri dapat memberi uang Rp 500 miliar dengan gaji yang diterima.
"Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif presiden Joko Widodo," ucap Baidowi.
"Lagian ngitung isu Rp 500 Miliar dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," tambah Baidowi.
Sebelumnya Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengungkapkan ada calon menteri yang dimintai uang sebesar Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).
Menurut Humphrey Djemat, permintaan tersebut sebagai bentuk komitmen agar partai politik menyokongnya menjadi menteri.
Humphrey menyebut, calon menteri tersebut berasal dari kalangan profesional atau non-parpol.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Baca: Humphrey Djemat: Sosok Jokowi, Ahok, Risma, dan Ridwan Kamil Tak Akan Muncul Tanpa Pilkada Langsung