Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan aturan mana yang mengharuskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDIP.
Sebab, aturan yang ada tidak mengharuskan Ahok mundur lantaran bukan pengurus partai.
Baca: Politikus PKB di Komisi VII DPR: Kalau Profesional, Ahok harus Mundur dari PDIP
Djarot mempertanyakan kenapa hanya Ahok yang disorot untuk mundur sebagai kader partai seusai menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.
"Ikuti saja aturannya. Kalau kami sih, secara partai selalu dididik ikuti aturan hukum. Sepengetahuan kami, ada juga kok beberapa komisaris juga anggota partai, kenapa hanya diberlakukan pada Ahok misalnya, ada apa?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Lebih lanjut Djarot menegaskan, Ahok akan profesional selama menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Ia yakin Ahok tak campur aduk urusan partai dengan kepentingan sebagai komisaris utama.
"Saya yakin dia tidak akan mungkin mencampuradukkan sebagai anggota partai dan dia sebagai komisaris utama. Beda urusannya," ujarnya.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu tidak masalah ada yang meragukan rekam jejak Ahok.
Menurutnya tanggapan-tanggapan demikian merupakan hal yang biasa.
"Silakan saja, silakan. Melakukan atau tidak, silakan. Ada yang memperkuat, biasa itu," ucapnya.
Baca: Ahok Harap Pengawasan Pertamina Dibantu dengan Informasi dari Masyarakat
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan semua komisaris di BUMN harus mundur dari partai.
"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
Pesan untuk Ahok dari Andre Rosiade
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diingatkan agar tidak petantang-petenteng saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
Anggota DPR RI bidang industri, investasi dan persaingan usaha Andre Rosiade juga mengingatkan Ahok agar mengubah gaya komunikasinya.
Baca: Tsamara Amany Bandingkan Kebijakan Ahok dengan Anies Baswedan soal Perluasan Trotoar
Jangan sampai berkata kasar dan kotor seperti saat memimpin Jakarta dulu.
"Kita sudah ingatkan Menteri BUMN Erik Tohir, sebelum dilantik Pak Ahok dipanggil dulu. Diingatkan agar tidak petantang-petenteng dan mengubah gaya komunikasinya," kata Andre Rosiade saat melakukan kunjungan ke PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur Padang, Sabtu (23/11/2019).
Andre Rosiade mengakui kewenangan menunjuk komisaris dan direksi BUMN memang berada di tangan Menteri BUMN.
Hanya saja, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan jika Ahok tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, pihaknya di Komisi VI siap merekomendasikan ke Menteri BUMN Erik Tohir untuk dipecat.
"Kalau tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, kita rekomendasikan yang bersangkutan dipecat," kata politisi asal Sumatera Barat itu.
Andre Rosiade mengatakan, banyak tugas yang harus dibenahi dan diawasi Ahok di Pertamina.
Sejumlah tugas itu diantaranya adalah mengawasi kinerja Pertamina yang dijalankan direksi agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Diantaranya adalah persoalan distribusi BBM dimana banyak terjadi kelangkaan di daerah serta menjadikan Pertamina tidak kalah dibandingkan Shell dan Total," kata Andre.
Baca: PKS: Seolah Tak Ada Anak Bangsa yang Lebih Cakap dan Bersih Dibanding Ahok
Secara pribadi, Andre mengatakan pihaknya meragukan integritas Ahok, namun karena telah ditunjuk menjadi Komut Pertamina maka pihaknya menghormati keputusan tersebut.
"Ya, Pak Ahok kan sudah ditunjuk dan kita menghormati itu. Kalau menteri menyebut beliau berintegritas, namun saya pribadi masih meragukan. Kita lihat saja nanti, apakah beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak," kata Andre. (Kontributor Padang, Perdana Putra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ahok Diingatkan agar Tidak Petantang-petenteng dan Jaga Mulut Saat Jadi Komut Pertamina
Ahok diyakini bisa berkontribusi banyak
Ketua DPP PSI Tsamara Amany yakin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan sukses dalam jabatan barunya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
Hal ini disampaikan Tsamara Amany saat menghadiri acara Kompasianival di One Belpark Mall Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Ini 3 Menteri Jokowi yang Dikagumi Tsamara Amany
"Dia pasti sukses. Saya yakin pak Ahok pasti bisa berkontribusi sebagaimana pak Ahok pernah berkontribusi di bidang-bidang sebelumnya," katanya.
Tsamara Amany mengatakan, yang diharapkan dari Ahok sebagai Komut Pertamina ialah keahlian mantan Gubernur DKI itu dalam memberikan pengawasan kepada pegawainya kelak.
Menurutnya, dari pengawasan Ahok, seluruh jajaran direksi PT Pertamina nantinya akan bisa bekerja dengan lebih baik dan transparan.
"Harapan saya pertamina akan menjadi makin baik karena saya tahu bahwa pak Ahok tidak akan langsung tentang kebijakan karena dia Komut, tapi saya harap dari pengawasan beliau direksi Pertamina bisa bekerja jauh lebih transparan dan lebih baik," ujar Tsamara Amany.
Baca: Tsamara Amany Bicara Soal Staf Khusus Jokowi: Ayu Kartika Dewi Bukan Kaleng-kaleng
Menurutnya sosok Ahok yang memang berintegritas dan transparan juga berani menjadi alasan Komut Pertamina terpilih itu akan sukses di jabatan terbarunya.
"Saya pikir beliau punya integritas beliau transparan dan beliau orang yang berani dan itu membuat saya yakin beliau bisa sukses," ucap Tsamara Amany.
Kata Sekjen PDIP
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok resmi menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (persero).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun berharap, PT Pertamina di tangan Ahok mampu menjadi pelopor konsolidasi industri Migas dari hulu ke hilir di Indonesia.
"Dengan demikian, kita dorong dengan penugasan Ahok sebagai komisaris utama," ucap Hasto di sela-sela kunjungannya di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2019).
Baca: Begini Pemberitaan Internasional Tentang Ahok yang Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina
Selain itu, Hasto berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menjadikan Pertamina cepat melakukan langkah konsolidasi baik dalam bisnisnya, keuangan, strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal.
"Kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," harap Hasto.
Hasto pun menegaskan, pihaknya mengikuti aturan undang-undang terkait Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina sekaligus kader PDI Perjuangan.
Baca: Erick Thohir Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Demi Capai Target Kurangi Impor Migas
Sehingga, Ahok tidak perlu mundur sebagai kader partai pimpinan Megawati Soerkarnoputri itu. Karena, sepenuhnya PDIP patuh pada aturan undang-undang.
"PDIP taat asas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya PDIP akan ikut UU, itu sikap PDIP," jelas Hasto.
Kritik PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
PKS menilai, sosok Ahok dinilai memiliki rekam jejak yang buruk di tengah masyarakat.
Baca: Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, PA 212: Tak Masalah, Asal Jangan Singgung Agama Lagi
"Erick Tohir mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena sosok beliau yang kontroversial, baik dari kepribadiannya, jejak kasus hukumnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2019).
PKS, kata dia, menyesalkan penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama salah satu perusahaan BUMN.
Apalagi, saat ini ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus yang menimpa Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Catatan tentang temuan BPK di beberapa kasus ketika beliau menjabat di DKI Jakarta, bahkan dari sisi profesionalitas, kecakapan manajerial, serta penguasaannya yang minim di bidang migas," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, penunjukkan Ahok juga dinilai tidak tepat lantaran masih banyak anak bangsa lainnya yang memiliki track record mumpuni dibandingkan Ahok.
"Seolah Indonesia tidak memiliki anak bangsa yang lebih cakap, bersih, dan mumpuni dibanding Ahok. Sehingga terkesan langkah tersebut hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, bahkan disinyalir ada kepentingan politik. Apalagi beliau saat ini merupakan kader parpol, sehingga terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menjabat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.
Kabar tersebut dikatakan pada awak media saat Erick Thorir berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/19).
"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick.
Hal tersebut telah menjadi keputusan final yang dikatakan oleh Erick Thorir sebagai pemilihan BTP untuk duduki kursi petinggi Pertamina.
Tak hanya sendirian duduk di kursi petinggi Pertamina, sosok yang dikenal publik dengan sapaan Ahok tersebut akan didampingi oleh Budi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.
Baca: Soal 7 Stafsus Milenial, Kecil Kemungkinan Jokowi Mau Dengar Masukan Mereka
Budi Sadikin sendiri sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.
Tanggapan PA 212
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Jumat (22/11/2019).
Menanggapi jabatan baru Ahok, Ketua Panitia Reuni Akbar Persatuan Alumni (PA) 212 Awit Masyhuri mengaku tidak masalah.
Baca: Berharap Pemuda Muslim Mengambil Peran Penting di Dunia Internasional
Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Awit berharap Ahok tidak menyinggung persoalan agama lagi dalam menjalankan tugas barunya.
Awit juga memilih untuk tidak mempermasalahkan kasus dugaan penistaan agama yang sempat menjerat Ahok.
Awit meyakini kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok tak ada sangkut pautnya dengan jabatan baru di Pertamina.
Ia menegaskan PA 212 tak ada urusan dengan jabatan Ahok tersebut.
Baca: Sjamsul Nursalim Harusnya Buktikan Saja ke KPK Jika Tak Terlibat Kasus BLBI
"Iya. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami tidak ada urusan ke sana," tegas Awit.