Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap hal ironis.
Meski sudah 25 tahun memperingati Hari Guru Nasional, menurut Fadli, kesejahteraan guru masih menjadi isu nasional yang tidak kunjung terselesaikan.
Fadli kemudian mengkritisi naskah pidato Mendikbud Nadiem Makarim untuk memperingati Hari Guru tahun ini.
"Saya melihat, kesejahteraan guru juga belum menjadi perhatian utama. Dari teks pidato yang beredar di media, saya perhatikan Mendikbud lebih banyak memberikan “arahan” ketimbang “penghargaan” kepada para guru," sindir Fadli Zon, Senin (25/11/2019).
"Padahal, semangat utama peringatan Hari Guru bertujuan agar semua pihak, terutama pemerintah. Untuk menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.
Baca: Anak Buah Surya Paloh Bocorkan Pertamina Beli Minyak dari Makelar, Harap Ahok BTP Bisa Atasi Mafia
Baca: Hari Guru Nasional: 7 Pahlawan yang juga Seorang Guru, dari Ki Hajar Dewantara hingga Kartini
Sayangnya, lanjut Fadli pesan yang dimaksud tak tercermin dalam pidato Mendikbud tahun ini.
Tentunya, kata dia menjadi hal yang patut menjadi pertanyaan, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud?
Baca: Kata Emil tentang Guru SD-nya Bernama Bu Nunung : Dia Berjasa Besar dalam Hidup Saya
"Kunci pendidikan terletak pada kualitas tenaga pengajar. Hanya saja, menurut saya, hingga saat ini, pemerintah belum secara serius mengatasi problem kesejahteraan guru, terutama guru honorer," katanya.
Padahal, Fadli mengungkap Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami darurat guru.
Berdasarkan data Kemendikbud, guru PNS saat ini berjumlah 1,3 juta orang.
Sementara kebutuhan guru se-Indonesia mencapai 2.1 juta.
Angka ini akan semakin meningkat, mengingat pada tahun ini terdapat 52 ribu guru PNS akan pensiun.
Baca: Nadiem Makarim Jelaskan 2 Poin Penting dari Pidato Hari Guru: Merdeka Belajar dan Guru Penggerak
Sebagian kekurangan tersebut coba ditutupi dengan guru berstatus P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Dan sisanya, sebanyak 746.121 guru coba dipenuhi oleh pemerintah melalui guru honorer.
Namun, keberadaan guru berstatus honorer, menurut saya, bukannya menyelesaikan masalah tapi justru memunculkan masalah baru, di mana kesejahteraan guru honorer ternyata masih sangat jauh dari layak.
Baca: Pesan Munawaroh, Guru KKI untuk Nadiem Makarim
"Pada Juli lalu, misalnya, kita dikejutkan dengan kabar seorang guru di Pandeglang dengan honor 350 ribu perbulan, yang terpaksa tinggal di toilet sekolah," katanya.
"Atau guru honorer di Samarinda yang sudah 10 tahun mengajar, namun bertahan dengan gaji Rp 800 ribu perbulan. Kisah tersebut bisa jadi hanya fenomena gunung es saja. Realita di lapangan, tentunya lebih banyak lagi," lanjut Fadli.
Baca: Dikritik Fadli Zon Hanya Jadi Pajangan, Stafsus Milenial Jokowi Billy Mambrasar Beri 4 Jawaban Telak
Fadli mencatat, pemerintah memiliki rencana untuk mengatasi problem tersebut.
Tahun lalu, pemerintah menyatakan akan mengangkat minimal 110 ribu guru honorer di seluruh Indonesia setiap tahunnya.
Namun sayangya, rencana tersebut tidak didukung oleh komitmen yang kuat.
Bulan lalu, Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tahun ini sebenarnya ada kuota 156 ribu pengangkatan guru PNS.
Tapi sayangnya, menurut pemerintah, kuota tersebut tak bisa dipenuhi lantaran banyak guru honorer tidak memenuhi syarat.
"Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, menurut saya, pemerintah memang setengah hati memperhatikan guru honorer. Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" Fadli mempertanyakan.
Jika pemerintah serius dengan nasib guru honorer, semestinya ada prioritas.
Jangan sampai, upaya para guru honorer mengubah nasib, dihambat hanya karena persyaratan administrasi dan test yang kerap bersifat formalitas, sementara negara tetap menggunakan mereka dengan kesejahteraan yang minim.
Baca: Cerita Hari Guru, Fadli Zon Ucapkan Ini ke Bu Mujinem, Fahri Hamzah Cinta pada Wali Kelas
Jika demikian, imbuh Fadli, dimana letak apresiasi pemerintah terhadap nasib guru honorer?
Guru honorer seperti dieksploitasi, padahal banyak dari mereka telah mengajar dan mendidik belasan bahkan puluhan tahun.
"Hari Guru tahun ini, semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru honorer yang kerap terkatung-katung. Bangsa yang abai terhadap guru, pasti akan sulit maju," kata Fadli.
"Karena kualitas generasi penerus salah satunya ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mengapresiasi profesi guru. Kualitas generasi harusnya sejalan dengan upaya memprioritaskan sumber daya manusia unggulan," ujarnya lagi.