TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono memprediksi tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Joko Widodo.
Menurutna akan banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental baik karena tidak mencapai target yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Selain itu Arief juga menilai persaingan elite di parpol yang akan menyebabkan desakan Joko Widodo untuk mereshuffle kabinetnya.
Baca: Anak Buah Surya Paloh Bocorkan Pertamina Beli Minyak dari Makelar, Harap Ahok BTP Bisa Atasi Mafia
Baca: Sehari Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Langsung Ditodong Berantas Mafia Migas, Ini Jawabannya
Arief Poyuono lalu mengutip ucapan Presiden Joko Widodo.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan dalam sidang paripurna MPR, Minggu (20/10/2019).
Apalagi Joko Widodo itu presiden yang selalu bekerja berdasarkan data data dan berorientasi selalu pada hasil kinerja.
"Jadi ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan," kata Arief Poyuono.
"Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan ahok dalam jabatan publik dan kemudian dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya," tambahnya.
Arief Poyuono menilai, Presiden Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program program pemerintahan Joko Widodo.
Baca: Politikus Nasdem Kurtubi Bongkar Kerugian Pertamina yang akan Jadi PR Ahok: Ini Cerita Sedih
Posisi komisaris utama tak terlalu punya peran penting
Arief Poyuono menilai, posoisi Komisaris Utama (Komut) di setiap Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tidak terlalu berperan penting.
Komut katanya, perannya sama dengan komisaris biasa. Hal ini diungkapkan Arief terkait penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Tohir.
Posisi Ahok, sama dengan anggota Komisaris biasa.