Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono memprediksi tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Joko Widodo.
Menurutna akan banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental baik karena tidak mencapai target yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Selain itu Arief juga menilai persaingan elite di parpol yang akan menyebabkan desakan Joko Widodo untuk mereshuffle kabinetnya.
Baca: Anak Buah Surya Paloh Bocorkan Pertamina Beli Minyak dari Makelar, Harap Ahok BTP Bisa Atasi Mafia
Baca: Sehari Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Langsung Ditodong Berantas Mafia Migas, Ini Jawabannya
Arief Poyuono lalu mengutip ucapan Presiden Joko Widodo.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan dalam sidang paripurna MPR, Minggu (20/10/2019).
Apalagi Joko Widodo itu presiden yang selalu bekerja berdasarkan data data dan berorientasi selalu pada hasil kinerja.
"Jadi ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan," kata Arief Poyuono.
"Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan ahok dalam jabatan publik dan kemudian dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya," tambahnya.
Arief Poyuono menilai, Presiden Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program program pemerintahan Joko Widodo.
Baca: Politikus Nasdem Kurtubi Bongkar Kerugian Pertamina yang akan Jadi PR Ahok: Ini Cerita Sedih
Posisi komisaris utama tak terlalu punya peran penting
Arief Poyuono menilai, posoisi Komisaris Utama (Komut) di setiap Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tidak terlalu berperan penting.
Komut katanya, perannya sama dengan komisaris biasa. Hal ini diungkapkan Arief terkait penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Tohir.
Posisi Ahok, sama dengan anggota Komisaris biasa.
"Semua kebijakan strategis di Pertamina harus dikoordinasikan dengan kementrian BUMN. Jadi, kalau sebagai pendobrak sih (Ahok) saya rasa terlalu berlebihan. Apalagi modal Ahok di Pertamina cuma integritas dan kerja keras saat jadi gubernur DKI," kata Arief, Senin (25/11/2019).
"Sedangkan terkait keahlian manajemen di bidang pertambangan migas masih nihil banget. Misalnya ngerti engga Ahok baca dan mengkalkulasi pasar minyak? Dan gas internasional yang rentan dengan gejolak pengaruh ekonomi global serta stabilitas keamanan di timur Tengah?" sindir Arief.
Produk minyak dan gas itu, katanya tidak sama. Tidak seperti jualan sayur di pasar atau mengatur pasar di Tanah Abang Kemudian, Arief juga mempertanyakan apakah Ahok memiliki jaringan internasional yang kuat terkait jaringan pelaku bisnis minyak dan gas dunia.
Inilah menurutnya yang selama ini kenapa Pertamina tidak jadi perusahaan yang profesional dan berkaliber dunia serta memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat.
Tidak seperti misalnya Petrobras, Petronas , Petrochina, sebab lebih kuat pengaruh politiknya dalam penempatan jajaran Komisaris dan direksinya.
"Dan (Ahok) bukan orang orang yang memang kredibel dibidangnya dan profesional. Jadi mohon maaf aja ya prediksi saya tidak akan banyak perubahan di Pertamina dengan adanya Ahok di Pertamina. Seengganya, kehidupan ekonomi Ahok sudah terjamin lah dengan jadi komut di Pertamina," kata Arief.
Penempatan Ahok di Pertamina lanjutnya terlihat betul bahwa kemampuan Erick untuk mendirecting BUMN menjadi BUMN yang profesional dan profit. "Masih dibawah standar karena tidak bisa mengatakan iya atas perintah Joko Widodo untuk menempatkan Ahok," katanya.
Ahok tebar senyum
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Pantauan Tribunnews, sekitar pukul 09.30 WIB, Ahok yang tampak mengenakan kemeja lengan panjang motif batik cokelat, tiba di lobi Gedung Kementerian BUMN.
Ia tampak menebar senyum ke sejumlah awak media yang telah menunggu.
Kehadiran Ahok di Gedung Kementerian BUMN untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (persero).
RUPS digelar dalam rangka pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).
"(Surat keputusan) Hari ini. Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Jadi selanjutnya saya enggak tahu kan, belum ketemu," ucap Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengaku belum tahu kapan dirinya siap bekerja untuk perusahaan berlambang kuda laut tersebut.
"Saya enggak tahu, kan harus ngomong sama sekretaris komisaris ada. Kantor juga beda. Di perwira itu kan perwira 2," jelas Ahok.
Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga akan diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Budi Sadikin saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
Akan dilakukan juga pengangkatan dewan direksi baru, yaitu Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang diangkat menjadi Direktur Keuangan Pertamina.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thorir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.
Kabar tersebut dikatakan kepada awak media saat Erick Thorir berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/19).
"Insyaallah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick.
Hal tersebut telah menjadi keputusan final yang dikatakan oleh Erick Thorir sebagai pemilihan BTP untuk duduki kursi petinggi Pertamina.
Tak hanya sendirian duduk di kursi petinggi Pertamina, sosok yang dikenal publik dengan sapaan Ahok tersebut akan didampingi oleh Budi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.
Budi Sadikin sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih mengikuti proses seleksi.
Dari proses ini, dia bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bisa dua-duanya (komisaris atau direksi). Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi seusai memberikan DIPA 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Jokowi turut menyinggung kinerja Ahok yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi dirinya kala itu.
Disinggung apakah Ahok merupakan rekomendasi dirinya, Jokowi tidak menjawab tegas.
"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ungkap Jokowi.
Dikonfirmasi apakah Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina seperti isu-isu yang beredar? Jokowi juga tak menjawab.
Mantan Wali Kota Solo ini meminta masalah teknis penempatan ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke Menteri BUMN," ucapnya.
Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memerlukan figur seperti Ahok.
"BUMN dengan 142 perusahaan, kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."
"Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang oleh satu orang," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Erick Thohir menilai, Ahok merupakan figur pendobrak dan sosok seperti itulah yang dibutuhkan di BUMN.
Ahok juga dinilai memiliki rekam jejak yang bagus untuk mempercepat pembangunan di BUMN.
"Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan," tuturnya.
Meski begitu, tetap saja Erick Erick belum mau bicara banyak BUMN mana yang akan diisi oleh Ahok.
"Sabar," cetusnya.
Terima Tawaran
Sebelumnya, Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bergabung di BUMN.
"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.
Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama, dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.
"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik."
"Jadi kan BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.
Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu.
Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.
"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.
Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.
Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.
"Pak Ahok sudah menerima," ujar Arya. (Fransiskus Adhiyuda)