TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan pemilihan pimpinan BUMN diharapkan dapat menaikkan citra perusahaan.
Hal tersebut dijelaskan dalam acara Indonesia Lawyers Club yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Indonesia Lawyers Club, Selasa (26/11/2019).
Karena menurut Arya Sinulingga citra pimpinan dan perusahaan yang dipimpin saling berkesinambungan.
Arya Sinulingga menuturkan apabila citra pemimpin perusahaan baik maka nilai perusahaan juga akan semakin baik.
"Karena kita tahu sangat seiring antara image yang memimpin BUMN atau perusahaan dengan image perusahaan," jelas Arya Sinulingga.
"Sehingga kalau nanti image orang-orang yang memimpin perusahaan itu baik, maka publik akan menyambut, maka nilai perusahaan pun akan semakin baik," tambahnya.
Arya Sinulingga menuturkan saat ini instansinya sedang mencari sosok yang berbeda untuk menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.
Keputusan tersebut merupakan kebijakan dari Kementerian BUMN sendiri.
Arya Sinulingga menyebutkan sedang mencari sosok yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, seperti tangguh dan sosok yang dianggap tokoh oleh publik.
Sehingga dipilihlah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Tak hanya Ahok, mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah juga ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).
Arya Sinulingga juga mengatakan nantinya akan ada mantan menteri, mantan wakil menteri, hingga mantan pegawai KPK yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
"Perlu kami jelaskan mengenai kebijakan di Kementerian BUMN, kami memang untuk sekarang ini mencari orang-orang yang berbeda," terang Arya Sinulingga.
"Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, orang-orang yang memang tangguh sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, orang-orang yang memang dianggap tokoh juga di publik sesuai dengan kebutuhan perusahaan di BUMN."
"Sehingga kami saat ini memang mulai mencari tokoh-tokoh seperti ada pak Ahok dan tidak hanya sendiri."
"Ada pak Chandra Hamzah bahkan ada mantan menteri, mantan wamen, dan beberapa tokoh lainnya, dan ada orang bekas dari KPK yang memang punya profil yang kuat untuk menaikkan image perusahaan."
Selain itu Arya Sinulingga juga menjawab pertanyaan publik dan banyak tokoh mengenai keputusan penunjukkan Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Arya Sinulingga menjelaskan memilih Ahok sebagai pimpinan BUMN sektor strategis merupakan kebijakan Kementerian BUMN.
Keputusan tersebut bukanlah keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun menurut penuturan Arya Sinulingga terdapat peraturan presiden yang mengatakan beberapa perusahaan strategis ketika menentukan komisaris dan direksinya harus meminta persetujuan dari Presiden.
"Kemarin kita pilih pak Ahok adalah kebijakan kami di Kementerian BUMN. Bukan di pak Jokowi," tutur Arya Sinulingga.
"Walaupun ada Perpres yang mengatakan ada sekitar berapa puluh perusahaan strategis itu harus minta persetujuan Presiden untuk menentukan komisaris dan direksinya," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir telah mengumumkan Ahok akan menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, pada Jumat (22/11/219).
Ahok didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Kemudian Ahok telah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
Nantinya, Ahok akan melakukan pengawasan secara internal Pertamina.
Ahok menjelaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina akan membantu dan mengawasi kerja Direktur Utama dan tim.
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)