Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (27/11/2019).
Rapat tersebut juga menjadi rapat terakhir pimpinan KPK periode 2015-2019.
Tak hanya evaluasi dan kata-kata perpisahan dari pimpinan KPK periode 2015-2019, KPK juga menyampaikan keluh kesahnya dalam rapat tersebut.
Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengkritik sikap pemerintah dan DPR terhadap institusinya.
Laode menilai, pemerintah dan DPR seringkali tidak menghargai KPK.
Pasalnya, menurut Laode, banyak rekomendasi dari KPK yang tidak digubris sejumlah kementerian.
Tak hanya itu, Laode pun merasa Komisi III tidak membantu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi karena kerap dicecar saat rapat.
"Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan terus terang saya agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-Bapak (Komisi III)," ujar Laode, seperti yang diberitakan Kompas.com.
Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi yang sudah dijalankan oleh KPK.
Desmond juga menyampaikan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK.
Lantas Laode mengatakan selama ini KPK telah maksimal menjalankan fungsi pencegahan Korupsi.
Ia menambahkan, KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi ke kementerian.
Namun, menurut Laode, rekomendasi tersebut justru seringkali tidak digubris pihak kementerian.
Ia mencontohkan rekomendasi proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas dan izin tambang ilegal.