Baca tanpa iklan
Rekomendasi dari KPK tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.
Kemudian ada pula rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka dokumen HGU kepada publik.
"(Ada anggapan) pencegahan KPK itu tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot. Tapi enggak ditulis juga sama teman-teman media," tuturnya.
Sementara itu, Laode juga mengeluhkan hubungan KPK dengan Komisi III DPR RI.
Dilansir dari Kompas TV, Laode menilai Komisi III DPR jarang membantu KPK untuk mengoptimalkan kinerja lembaga antikorupsi itu.
Menurutnya, Komisi III DPR justru lebih sering memarahi KPK.
"Saya terus terang, saya tidak mau curhat, kenapa sih Komisi III kalau kami pergi ke sana kami dimarahin melulu?"
"Dibantuin itu jarang sekali. Terus terang kami hampir tidak pernah merasa terbantu," keluhnya, seperti yang diberitakan Kompas TV.
Penilaian Laode yang disebutnya curhat tersebut, langsung memperoleh tanggapan dari anggota komisi III DPR, Arsul Sani.
Arsul menyanggah pernyataan Laode.
Menurut Arsul, Komisi III sudah pernah membantu KPK.
Seperti misalnya mengusulkan kenaikan anggaran KPK.
Tak hanya itu, DPR pun telah menyuarakan pengusutan saat terjadi serangan molotov ke rumah pimpinan KPK.
"Nggak bener, kami selalu menawarkan untuk adanya tambahan anggaran," ujar Arsul.