Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Badan Gizi Nasional, Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).
Keduanya membahas pelaksanaan program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis yang merupakan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis ini,” kata Raja Antoni usai pertemuan.
Ia menerangkan, Kemenhut memiliki program Perhutanan Sosial di mana saat ini terdapat 8 juta hektare lahan yang telah di-retribusi kepada masyarakat. Namun, lahan retribusi itu perlu diintensifikasi agar terjadi peningkatan hasil produksi.
Berkenaan dengan itu, Kemenhut bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar hasil panen dari lahan Perhutanan Sosial dapat menyumbang pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, diharapkan hasil produksi dari lahan Perhutanan Sosial juga dapat didistribusikan untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis lewat unit kerja Badan Gizi Nasional.
“Nah, dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Antoni.
Sementara di sisi lainnya, kerja sama ini juga diharapkan membantu petani dan masyarakat agar perekonomian mereka makin sejahtera.
Hal ini, kata Raja Antoni, bukan sebatas menjalankan program Presiden Prabowo, tapi juga punya tujuan membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia lewat pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial.
“Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian delivery-nya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut, susu bisa diproduksi secara lokal dan bisa didistribusikan ke unit kerja beliau,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, lewat kerja sama ini, Badan Gizi Nasional akan menjadi offtaker atau pembeli terdepan dari hasil produksi Perhutanan Sosial yang dimanfaatkan para petani dan masyarakat.
Baca juga: Terlalu Rumit, Pemerintah akan Pangkas Rantai Distribusi Pupuk
“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial, dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.
Nantinya, Badan Gizi Nasional akan menghadirkan unit pelayanan di daerah-daerah yang punya lahan retribusi Perhutanan Sosial. Saat ini, Lumajang dan Cikajang jadi salah satu contoh Perhutanan Sosial yang punya hasil produksi cukup baik.
“Kita melihat sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif, nanti akan kami dukung dengan kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang dikembangkan Kementerian Kehutanan, nanti Badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,” katanya.