Baca tanpa iklan
Menurutnya, selama ini ASN berpandangan bahwa dirinya merupakan pelayan publik.
"Pada prinsipnya ASN selama ini berpandangan bahwa 'saya ini adalah seorang pelayan (publik)', bahkan kadang-kadang dia merasa ingin dilayani, apalagi di daerah, sehingga resistensi ini yang paling rumit nanti justru di daerah," terangnya.
Trubus mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam penggunaan robot yang bertujuan membantu tugas para ASN untuk mempercepat pelayanan.
"Karena kecencerungan ini hanyalah alat, yang sudah dijelaskan, bukan menggantikan tapi hanya membantu, maka bisa dikatakan nantinya akan menjadi alat mereka (ASN) dalam bekerja supaya cepat pelayanannya."
"Tetapi kan ini perlu sosialisasi," ungkap Trubus.
Tanggapan DPR Soal Kemungkinan Gejolak ASN
Menanggapi pernyataan Trubus Rahadiansyah dalam dialog 'Sapa Indonesia Malam', Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyebutkan pihaknya berencana memanggil Men-PANRB untuk memastikan secara detail mengenai rencana presiden.
"Nanti tentu dengan isu ini kami akan segera follow up, kami tindaklanjuti dengan memanggil Men-PANRB, karena ini otoritas beliau, untuk menjelaskan lebih detail, apa yang dimaui oleh presiden," kata Arif.
Menurut Arif, reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara serta-merta.
"Reformasi birokrasi sudah pasti tapi sekali lagi itu juga tidak dapat dilakukan secara serta-merta," tegasnya.
Arif menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Men-PANRB Tjahjo Kumolo telah menjelaskan tahapan-tahapan reformasi demokrasi, khususnya bagi eselon III dan IV.
Menurutnya, Tjahjo Kumolo juga menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu birokrasi dengan teknologi informasi akan membuat pelayanan masyarakat lebih optimal.
"Pak Men-PAN sudah menjelaskan secara gamblang bahwa ada tahapan-tahapan terutama menyangkut soal perampingan birokrasi, eselon III dan IV secara khusus, dan itu tidak dapat dilakukan serta merta."
"Kemudian juga dijelaskan bagaimana teknologi informasi sebagai alat bantu agar birokrasi mampu melakukan pelayanan pada masyarakat secara lebih baik, lebih optimal, lebih cepat, dan seterusnya," terang Arif.