Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemekaran Provinsi di Tanah Papua, masih dalam kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tentu ada kajian-kajian, perhitungan dalam rangka perbaikan bersama, perbaikan Papua," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Menurutnya, pemekaran provinsi sampai saat ini masih moratorium dan mengenai usulan pemekaran provinsi di tanah Papua, merupakan usulan dari masyarakat itu sendiri.
"Ada aspirasi dari bawah, misalnya dari Provinsi Papua, baik Papua Selatan, Papua Tengah, saya kira silahkan namanya aspirasi dari bawah," tutur Jokowi.
"Tapi sekali lagi sampai saat ini masih moratorium dan aspirasi itu sudah disampaikan ke Mendagri (Tito Karnavian)," sambung Jokowi.
Sebelumnya, Komisi II DPR mendukung proses pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemekaran provinsi merupakan solusi konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran," kata Doli.
Ia mengatakan tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Doli mengatakan idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku besar.