Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo sempat mengeluh terjebak macet di Jakarta.
Bahkan Presiden Jokowi sebut dirinya sempat terhenti selama 30 menit saat akan datang ke acara Bank Indonesia beberapa waktu lalu.
Gubernur Anies pun langsung memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Meski sudah diberi penjelasan, Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menegaskan jika sindiran Jokowi adalah cambuk bagi Pemprov DKI Jakarta.
Nirwono Joga juga meminta Anies Baswedan untuk segera menyelesaikan masalah macet Ibu Kota Indonesia ini.
"Nah ini yang menurut saya seharusnya dilakukan kebijakan-kebijakan pak Anies ya untuk mengurai kemacetan lalu lintas dengan tegas," ujar Nirwono, dilansir dari kanal Youtube TVOneNews, Sabtu (30/11/2019).
Menurut Nirwono Joga keluhan itu agar menjadi dorongan semangat bagi Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membenahi lalu lintas di ibu kota.
"Keluhan dari pak Presiden kepada Pemprov DKI sebagai cambuk, artinya harus mampu memberi semangat atau dorongan Pemprov DKI untuk lebih fokus dalam hal mengurai kemacetan lalu lintas," ujarnya.
Nirwono menilai Anies tidak fokus dalam mengatasi persoalan kemacetan dan transportasi di Jakarta.
Lanjutnya, persoalan kemacetan ini nantinya bisa dilihat masyarakat di RAPBD Jakarta 2020 .
"Menurut saya, masyarakat bisa melihat nanti di mana di RAPBD DKI Jakarta 2020 anggaran-anggaran yang akan digunakan tadi untuk pembangunan DKI Jakarta apakah benar-benar untuk mengurangi atau mengurai kemacetan lalu lintas atau tidak," ungkapnya.
Dalam hal itu, Nirwono juga menilai hingga saat ini belum ada kebijakan yang signifikan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal mengurai kemacetan lalu lintas.
"Kalau mau lebih serius, banyak PR yang harus dikerjakan dengan waktu yang cukup sempit," terang Nirwono.Nirwono mengatakan ada tiga kebijakan yang bisa dilakukan oleh Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Pertama, mengintegrasikan seluruh transportasi massal yang ada baik fisik maupun sistem.
Kedua, peremajaan bus ukuran sedang yang sudah dibicarakan namun belum dilakukan.
Ketiga, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ke pusat kota yang saat ini masih menggunakan kebijakan ganjil-genap.
"Kebijakan ganjil-genap yang sampai sekarang belum terlihat efektifitasnya," jelasnya.
Pakar Tata Kota tersebut juga memberi saran agar diadakannya jalan berbayar elektronik untuk mengurai kemacetan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menanggapi Presiden Jokowi yang mengeluh terjebak macet.
Anies mengungkapkan sumber dari persoalan kemacetan ini dipicu dari jumlah kendaraan pribadi
"Karena memang sumber masalahnya adalah jumlah kendaraan pribadi yang terlalu banyak dijalan raya pada saat yang bersamaan lalu disitu terjadi, seperti juga kejadian kemaren(perjalanan Jokowi menuju Raffles Hotel Jakarta)," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa targetnya untuk menyelesaikan persoalan kemacetan DKI Jakarta adalah keluar dari 10 besar macet di dunia.
"Target kita adalah keluar dari 10 besar termacet, nah kita menuju ke sana," ungkap Anies.
Meski Jokowi tidak merujuk langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kemacetan ini, namun Anies segera memberikan klarifikasi.
"Mulai tahun 2017 ke tahun 2019, kita mengalami penurunan kemacetan bahkan dulu Jakarta pada tahun 2017 kota termacet nomer 4 di dunia," jelas Anies
Anies mengatakan bahwa pada tahun 2018 kemacetan DKI Jakarta turun ke peringkat 7 di dunia.
Lebih lanjut, Anies mengungkapkan jumlah transportasi umum di Jakarta saat ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2017.
"Tahun 2017 pengguna transportasi umum 334 ribu, sekarang sudah hampir 700 ribu. Artinya ada dua kali lipat warga yang meninggalkan kendaraan pribadinya pindah ke kendaraan umum," paparnya.
"Secara umum, alhamdulillah warga Jakarta mau berpindah ke kendaraan umum, itu yang membantu mengurangi kemacetan," imbuhnya.
Dari hal tersebut, Anies Baswedan mengatakan masih belum mengurangi angka kemacetan karena selalu ada titik kejadian lalu terjadi kepadatan.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)