Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Helmy Yahya menolak Surat Keputusan Dewan Pengawas atas pencobotan jabatannya dengan mengirim tanggapan sebagai surat bantahan.
Helmy Yahya yang seharusnya menjabat hingga tahun 2022 oleh keterangan surat dari Dewan Pengawas tersebut kini terpaksa diberhentikan atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya.
Helmy Yahya pun menolak dan melawan keberadaan surat tersebut.
"Saya tetap Dirut TVRI yang sah," kata Helmy Yahya dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (5/12/2019).
Diketahui dari Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019 yang dikirimkan ke Helmy Yahya tidak menyebutkan dan menjelaskan alasan mengenai masalah yang sedang terjadi, sehingga Helmy Yahya diberhentikan sebagai dirut TVRI.
Surat Dewan Pengawas nomor 239/DEWAS/TVRI/2019 tersebut dituliskan berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang mengatakan anggota Dewan Direksi LPP TVRI dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
Selain informasi pencobotan jabatan direktur utama yang disandang Helmy Yahya, disebutkan pula penetapan pihak yang menggantikan tugas harian Helmy Yahya.
Kini Supriyono yang juga merupakan Direktur Teknik LPP TVRI ditetapkan sebagai pelaksana tugas harian menggantikan Helmy Yahya.
Helmy Yahya mengatakan bahwa surat Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI adalah surat yang cacat hukum.
Selain itu, ia menilai surat yang dikirimkan kepadanya itu tidak mendasar sehingga Surat Keputusan itu tidak berlaku.
Menurut ketentuan sebagaimana mestinya disebutkan pemberhentian anggota dewan direksi sebelum habis masa jabatan dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, bertindak merugikan lembaga, dipidana karena melakukan tidak pidana.
Tak sampai disitu, Helmy Yahya diketahui mengirimkan surat bantahan ditujukan kepada Dewan Pengawas LPP TVRI sebagai penolakan terhadap surat yang menurutnya tidak jelas.
"Bahwa saya akan tetap menjalankan tugas sebagai Direktur Utama TVRI," tulis dalam surat Helmy Yahya No 1582/1.1/TVRI/2019.
Adapun anggota Dewan Pengawas TVRI antara lain Maryuni Kabul Budiono, Supra Wimbarti, Arief Hidayat Thamrin, Pamungkas Trishadiatmoko, dan Made Ayu Dwie Mahenny.
Namun demikian, disebutkan pihak Helmy Yahya akan tetap mendapatkan penghasilan sebagai direktur utama.
Penonaktifan sementara ini berlaku sejak tanggal 4 Desember 2019 hingga dicabutnya kembali oleh Dewan Pengawas LPP TVRI.
Dikabarkan sebelumnya, Dewan Pengawas LPP TVRI menetapkan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI untuk periode 2017-2022 pada 27 November 2017 lalu.
Keputusan tersebut telah melewati penilaian uji kelayakan dan kepatuhan terhadap calon-calon direksi Anggota Dewan Direksi LPP TVRI.
Adapun anggota dewan direksi di bawah naungan Helmy Yahya yakni Isnan Rahmanto sebagai Direktur Keuangan, Apni Jaya Putra sebagai Direktur Program dan Berita.
Kemudian Supriyono sebagai Direktur Teknik, Tumpak Pasaribu sebagai Direktur Umum dan Rini Padmirehatta sebagai Direktur Pengembangan dan Usaha.
Berikut isi dari Surat Keputusan Dewan Pengawas yang dikirimkan kepada Helmy Yahya:
Menetapkan keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang penetapan non aktif sementara dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode tahun 2017-2022.
Pertama, menonaktifkan sementara Sdr. Helmy yahya, MPA, Ak., CPMA, CA, sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Kedua, selama nonaktif sementara sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Ketiga, menetapkan Sdr. Supriyono, S.Kom., MM, Direktur Teknik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabut kembali oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI tersebut ditanda tangani Ketua Dewan Pengawas Arief Hidayat Thamrin pada Rabu (4/12/2019).
Diketahui sebelumnya, LPPP TVRI sedang berbenah total untuk merombak kantor sebagai sikap memperbaiki segala lini TVRI.
Selain biaya kerja, Helmy Yahya sebagai direktur utama juga memperbarui peralatan seperti alat pemancar hingga alat-alat liputan.
Selain itu, juga terdapat mobil liputan dan satellite news gathering yang merupakan alat tercanggih di TVRI.
Semenjak kepemimpinan Helmy Yahya, TVRI mulai diperhitungkan di kancah dunia televisi.
Kemudian, setelah dua tahun menahkodai TVRI, kini Mola TV melirik TVRI dan akhirnya menawarkan untuk bekerjasama karena telah melihat kinerja TVRI menjadi lebih baik.
Mola TV percaya bahwa kerjasama dengan TVRI sama-sama memberikan manfaat satu sama lain.
Dalam hal ini terbukti dari program TVRI yang telah menjadi monster yakni Liga Inggris, sehingga membuat banyak orang memilih channel TVRI.
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)