Baca tanpa iklan
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, pesawat Airbus A330-900 Neo yang digunakan Ari untuk menyelundupkan motor dan sepeda mewah tersebut merupakan pesawat baru yang didatangkan dari pabrikan Airbus di Toulouse, Prancis ke Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta.
Febri menuturkan, dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK, seringkali penyedia barang memberikan tiket atau hadiah lain baik dalam jumlah kecil maupun besar kepada penyelenggara negara.
Ditegaskan, penyelenggara negara seharusnya menolak setiap pemberian dari penyedia barang.
Namun jika terpaksa menerima, penyelenggara negara wajib melaporkan hadiah tersebut maksimal 30 hari kerja sejak penerimaan.
"Wajib dilaporkan kalau ternyata pemberiannya dilakukan secara tidak langsung. Dikirim ke rumah atau lainnya," kata Febri.
KPK mengungkapkan kekecewaannya atas kasus penyelundupan yang melibatkan Ari Askhara.
Apalagi, KPK telah menangani kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang menjerat mantan Dirut PT. Garuda Emirsyah Satar.
Kasus yang terindikasi melibatkan uang suap senilai sekitar Rp100 miliar itu seharusnya menjadi pelajaran bagi manajemen perusahan maskapai pelat merah tersebut.
"Mestinya tidak terjadi lagi ya kalau pengendalian internal di Garuda Indonesia berjalan setelah penanganan perkara ini. Kami juga pada proses investigasi awal kan cukup dibantu manajemen Garuda pada saat itu, mestinya (kasus Emirsyah) ini jadi pembelajaran agar tidak ada lagi yang namanya fee apalagi rekayasa seolah-olah itu masuk pada rekening lain dan terjadi lagi baik di Garuda Indonesia atau BUMN lain," tegas Febri.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade
Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa langkah tegas yang dilakukan Menteri BUMN dengan mencopot Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Ari Askhara patut diapresiasi.
Langkah tersebut menurutnya merupakan shock terapi bagi pejabat-pejabat perusahaan BUMN lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang.
“Pencopotan tersebut sudah langkah yang tepat dan tegas ini shock terapi bagi jajaran direksi di perusahaan BUMN, khususnya Garuda agar tidak menyalahgunakan wewenang,” kata Andre yang Tribunnews kutip dari Tribunbisnis, saat dihubungi, Jumat, (6/12/2019).
Andre berharap penyelidikan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tidak hanya berhenti pada Direktur Utama Garuda saja.
Karena menurutnya bisa saja kejadian penyelundupan barang, sudah dilakukan beberapa kali dan melibatkan pejabat lainnya di Garuda Indonesia.