Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM - Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN), mendapat dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Nadiem Makarim 'Merdeka Belajar'.
Jokowi menyatakan dukungan atas penghapusan Ujian Nasional yang diwacanakan oleh Nadiem Makarim.
"Sudah tidak ada UN lagi. Nanti di tahun 2021 akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi," kata Jokowi, dilansir kanal YouTube KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Presiden menjelaskan sisten Asesmen Kompetensi Minimum yang akan diterapkan untuk mengganti Ujian Nasional mendatang.
"Artinya yang diasesmen adalah sekolah, yang diasesmen adalah nanti guru-guru. Dan juga ada yang namanya survei karakter," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut adanya survei karakter dapat dijadikan sebagai sebuah evaluasi pendidikan.
"Evaluasi pendidikan kita ini sampai di level ke mana, ke tingkat yang mana?" ucap Jokowi.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI tersebut mengungkap sistem dari kebijakan Nadiem Makarim ini sudah dihitung dan dikalkulasi.
Oleh karenanya, ia mendukung keputusan Nadiem untuk pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Presiden menyebut sistem Asesmen Kompentensi Minimum sebagai pengganti Ujian Nasional diharapkan bisa menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang ada di tanah air.
Di sisi lain, tak senada dengan Jokowi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa bisa menurun.
Jusuf Kalla berpandangan adanya penghapusan Ujian Nasional nanti akan membuat siswa tidak bekerja keras.
"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," tukas Jusuf Kalla.
Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting.
Tak banyak berkomentar, Jusuf Kalla mengatakan akan menjelaskan di kemudian hari.
Apa Itu Sistem Asesmen Kompetensi Minimum?
Disampaikan Nadiem Makarim, Asesmen kompetensi minimum bukanlah untuk mengevaluasi prestasi murid, namun untuk melihat kualitas sekolah.
"Ini hanya sebagai tolak ukur sekolahnya sedang di mana. Jadi ini sebenarnya kita melakukan penilaian standar nasional adalah untuk mengetahui tingkat sekolahnya ini sudah mencapai nggak level minimun?" kata Nadiem dilansir KompasTV, Kamis (12/12/2019).
Lebih lanjut, penilaian Asesmen Kompetensi Minimum ini dapat memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimumnya masing-masing.
Adapun materi dari Asesmen Kompetensi Minimum adalah literasi dan numerasi.
Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menjelaskan bahwa literasi bukanlah hanya kemampuan membaca.
Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, sehingga siswa mampu untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan.
Sedangkan Numerasi adalah kemampuan menganalisa untuk menggunakan angka-angka dalam matematika.
Numerasi bukan hanya kemampuan menghitung.
Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan di dalam suatu konteks yang abstrak atau yang nyata.
Selain Asesmen Kompetensi ini ada pula survei karakter.
Survei karakter merupakan penilaian kepada siswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah.
Menurut Nadiem, dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu akan diketahui kondisi siswa baik dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Selain itu, ia menuturkan dari survei karakter ini akan dilihat apakah diberikan ajaran yang tidak toleran atau telah diberikan kesempatan untuk beropini. (*)
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)