Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.
Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru.
Hal tersebut Jokowi sampaikan setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).
"Sudah tidak ada UN lagi nanti di 2021, akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).
"Artinya yang di-asesmen nanti adalah sekolah, yang di-asesmen nanti guru-guru," jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, program survei karakter akan dijadikan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.
"Juga nanti ada yang namanya survei karakter, itu nanti yang akan dijadikan evaluasi, pendidikan kita sudah sampai level mana," ungkapnya.
Sehingga, Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung langkah dari Nadiem Makarim untuk mengganti pelaksanaan UN 2021.
"Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan," lanjutnya.
Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Nadiem Makarim memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah UN dihapus nanti.
Maruf Amin menegaskan, Mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.
"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).
"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.
Menurut Maruf, penetapan alat ukur ini penting untuk dijadikan penilaian terkait pengembangan kualitas sekolah di berbagai daerah.
Ditanya mengenai program pengganti UN yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, Maruf mengaku belum mengetahuinya secara detail.
"Belum, kan nanti akan diuji jika memang bisa dijadikan alat ukur," ungkapnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim membenarkan adanya program pengganti ujian nasional (UN).
Dikutip dari YouTube Kompascom Reporter on Location, meskipun UN akan diganti, Nadiem Makarim memastikan UN 2020 akan tetap dilaksanakan seperti rencana sebelumnya.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Sehingga, wali murid dan siswa yang akan mengikuti UN 2020, bisa mempersiapkannya.
"Jadi untuk 2020, banyak orangtua yang sudah investasi mereka untuk anaknya belajar untuk materi UN itu silakan untuk 2020," kata Nadiem.
"Tapi itu hari terakhir UN seperti tahun lalu diselenggarakan," lanjut Nadiem.
Program UN ini pada 2021 akan digantikan dengan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Nadiem menjelaskan, penggantian tersebut dengan pertimbangan setelah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter," jelas Nadiem Makarim.
"Terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," lanjutnya.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Apa itu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter?
Nadiem Makarim menjelaskan pengertian dari program pengganti Ujian Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Menurutnya, program pengganti itu tengah dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Namun, sudah ditentukan, pelaksanaan program tersebut akan berbasis komputer.
"Secara teknis, detailnya kita sedang membahas, tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer," ungkap Nadiem.
Pelaksanaan berbasis komputer tersebut, menurutnya itu berdasarkan standar nasional yang sudah ditentukan.
"Apapun dalam standar nasional itu computer based," lanjutnya.
Program pengganti UN itu, Nadiem mengatakan sebagai gerakan Kemendikbud ke depan.
Selain itu, program baru tersebut akan menjadi tugas ke depan Kemendikbud untuk membantu semua siswa di Indonesia dapat mengoperasikan komputer.
"Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama satu tahun ke depan ini adalah memastikan semua murid itu bisa (menggunakan)," jelasnya.
Alasannya, menurut Nadiem, masih ada siswa di beberapa daerah yang belum bisa mengoperasikan komputer.
"Karena beberapa di daerah kan belum bisa," jelasnya.
Sehingga tugas tersebut, akan dituntaskan Nadiem Makarim bersama Kemendikbud pada tahun ini.
"Jadi itu harapannya harus kita tuntaskan tahun ini," tambah Nadiem.
(Tribunnews.com/Nuryanti)