Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berharap kepengurusan PPP Islah dan tidak ada lagi dualisme kepengurusan.
Dikutip dari Wikipedia, Islah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.
Harapan tersebut disampaikan Mahfud MD, setelah menghadiri musyawarah kerja nasional (Mukernas) ke V PPP, Sabtu (14/12/2019).
"Iyalah sebaiknya Islah," ujar Mahfud MD dalam tayangan yang diungah YouTube tvOneNews, Sabtu (14/12/2019).
Diketahui PPP merupakan salah satu partai yang sempat mengalami dualisme.
Dualisme tersebut terjadi sejak Oktober 2014 saat muktamar Jakarta dan Surabaya.
Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memilih Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umum.
Selain harapan tersebut, Mahfud MD juga mengungkapkan jika PPP saat ini merupakan Partai Islam paling tua yang ada di Indonesia.
"Dia (PPP) membawa pesan sejarah untuk memperjuangkan Islam di bumi Indonesia, Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam yang inklusif, penganut moderasi Islam ahli sunah waljamaah yang terbuka terhadap perbedaan," kata Mahfud MD.
"Bershabat dengan orang-orang yang berbeda kultur, berbeda ras, berbeda suku dan sebagainya, itulah PPP," imbuhnya.
Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, dalam pidato sambutannya, Mahfud MD berbicara soal peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintah.
Menurut Mahfud MD, saat ini partai politik kerap dituduh sebagai penyebab tumbuh suburnya korupsi.
Tuduhan tersebut dilayangkan kepada partai politik karena anggota dewan yang menjabat di DPR berasal dari partai politik.
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan saat ini ada partai-partai yang tidak profesional, tetapi ikut dalam membangun pemerintahan.
Hal tersebut menyebabkan tumbuhnya pemerintahan yang kurang bersih.
"Parpol ini dituduh dalam kehidupan kita bernegara, terutama karena maraknya korupsi tumbuh karena banyak partai-partai yang tidak profesional tapi ikut-ikutan dalam pembangunan pemerintahan yang kurang bersih," ujar Mahfud MD.
Meskipun demikian, menurut Mahfud MD partai politik mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan.
Yakni menjalankan fungsi kontrol terhadap segala kebijakan yang yang dibuat pemerintah.
Oleh sebab itu, partai politik harus membuktikan dirinya sebagai sebuah institusi yang benar-benar memperjaungkan suara rakyat.
Mahfud MD menegaskan, partai politik harus tetap eksis dalam demokrasi di Indoensia.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri/Glery Lazuardi) (Kompas.com/Tsarina Maharani)