Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota yang baru akan tetap memperhatikan lingkungan.
Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12/2019) siang.
Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kalimantan, menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun kebun bibit seluas 100 hektar.
Hal itu, disebut Jokowi bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga memperbaiki lingkungan yang ada.
“Oleh sebab itu yang pertama dibangun itu adalah kebun bibit, nursery seluas kurang lebih 100 hektare yang memuat jutaan bibit di situ,” terang Jokowi, dilansir laman Setkab.go.id.
Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Kaltim di Balikpapan, Selasa (17/12) pagi, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa area ibu kota baru negara RI itu mencakup luas 193 ribu hektar.
Namun Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektar.
Percepat Transformasi 'Smart Economy'
Terkait pemindahan ibu kota nanti, Jokowi menerangkan hal tersebut dilakukan sebagai usaha percepatan transformasi ekonomi.
Ia menekankan pemerintah harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya.
"Tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan kemudian sepi, jangan. Kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/12/2019).
Orang nomor satu di Indonesia itu lantas mengingatkan agar perpindahan ibu kota ini dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju smart economy.
"Perpindahan ibu kota sebagai penanda negara Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy, dengan membangun klaster-klaster pendidikan, riset dan inovasi," tuturnya.
Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan pemerintah akan membentuk Badan Otorita Pembangunan Ibu kota Baru.
Badan ini merupakan badan setingkat menteri yang berwenang sejak proses persiapan, membangun dan kemudian proses pemindahan.
Nantinya, presipen akan mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden), sebab dikarenakan proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” terang Suharfo, dilansir situs Setkab.go.id.
Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.
“Sebelum ground breaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso.
(Tribunnews.com/Tio)