Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR fraksi Partai NasDem Rico Sia mendukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Terlepas masih adanya moratorium terbatas atau tidak, Rico berharap Presiden Joko Widodo tidak memundurkan rencana pemekaran wilayah dari Papua Barat itu menjadi tahun 2021 supaya Papua Barat Daya bisa didefinitifkan di tahun 2024.
"Tahun 2020 seharusnya pembentukan Papua Barat Daya sudah berlangsung. Tidak dimundurkan lagi ke tahun 2021,” kata Rico di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Dalam mempersiapkan diri untuk pemekaran, calon Provinsi Papua Barat Daya harus terlebih dulu menjadi daerah administrasi selama dua tahun.
Kemudian di tahun ketiga akan dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, tim percepatan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari masyarakat Kota Sorong Papua Barat, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw dan Kabupaten Maybrat sudah cukup lama berupaya memekarkan diri dari Provinsi Papua Barat.
Ia menambahkan jika pemerintah mempermasalahkan dokumen perizinan, maka persyaratan itu kini pasti sudah lengkap.
"Kalau dari Papua Barat Daya, ini sudah 15 tahun mereka berjuang, apabila ditanya perihal dokumen saya pikir sudah tidak ada lagi dokumen yang harus dilengkapi, tinggal kita melihat keseriusan dari pemerintah mau memekarkan Papua Barat Daya atau tidak," ujar Anggota DPR Dapil Papua Barat Daya ini.
Rico mengatakan jika pemerintah berniat baik memekarkan Papua Barat, maka otomatis pemerintah akan membantu.
Baca: Partai Nasdem Tak Larang Eks Napi Korupsi Mencalonkan di Pilkada 2020
Hal itu, menurut Rico, tergantung niat dari masing-masing pemangku kebijakan tersebut, baik Presiden Jokowi maupun DPR.
Sebab menurutnya, cara untuk meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia di wilayah Papua yakni memberikan otonomi khusus serta pemekaran provinsi Papia Barat Daya.
"Kalau niatnya membantu, ada dokumen sedikit saja yang tidak prinsipil, saya kira akan dibantu,” ujar Rico
"Jika pemerintah ingin benar-benar melihat kemajuan dari sisi ekonomi, sumber daya manusia dan lain-lain di Papua, pemekaran Papua Barat Daya adalah jalan satu-satunya," imbuhnya.