Baca tanpa iklan
Pernyataan Haris tersebut merupakan tanggapan dari ulasan yang dikatakan oleh Praktisi Hukum Saor Siagian.
Sebelumnya Saor merasa keberatan dengan hak Dewan Pengawas KPK terkait pemberian izin penyadapan.
Saor menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tak pernah mengenal waktu.
Karena menurutnya, kejahatan tidak memiliki jam kerja.
Sehingga ia pun mempertanyakan mekanisme para anggota Dewas nanti dalam menghadapai kejahatan luar biasa ini.
"Karakter korupsi itu extra ordinary crime. Dan cara kerja mereka itu sangat luar biasa," imbuhnya.
"Saya bayangkan apakah Dewas ini tidak pernah tidur 24 jam untuk memberikan izin tertulis," tambah Saor.
"Bagaimana kalau kemudian KPK butuh (izin), padahal kejahatan yang pengawasan karena dia masuk di pro-justitia kan kejahatan tidak bisa istirahat ketika kita istirahat?" tanya Saor.
Sehingga adanya kewenangan izin penyadapan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas selain dinilai akan mempersulit kerja-kerja KPK nantinya.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik kelima anggota Dewan Pengawas KPK pada Jumat (20/12/2019) siang ini di Istana Kepresidenan Jakarta.
Berikut kelima anggota Dewan Pengawas KPK yang telah dipilih oleh Jokowi. yang dikutip dari Tribunnews.com.
1. Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan Plt Ketua KPK).
2. Artidjo Alkostra (mantan hakim Mahkamah Agung)
3. Syamsuddin Haris (peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
4. Albertina Ho (wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT).
5. Harjono (Ketua DKPP/mantan Hakim Mahkamah Konstitusi).
(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/ Seno Tri Sulistiyono)