Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Antikorupsi Haris Azhar memberikan kritik terhadap kewenangan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip Tribunnews.com dari program 'Dua Sisi' yang diunggah kanal YouTube Talk Show TvOne, Kamis (19/12/2019), Haris menyebut keberadaan Dewan Pengawas dapat menjebak KPK.
"Justru ini (Dewan Pengawas) menjebak para pekerja didalam KPK," ujar Haris.
"Nanti mereka nyadap sedikit malah salah, malah disidang sama Dewan Pengawas," kritik Haris.
Direktur Lokataru ini juga menilai kinerja Dewan Pengawas nantinya hanya akan membatasi proses penegakan hukum di KPK.
"Jadi Dewan Pengawas nanti bukannya kontributif kepada pemberantasan korupsi, dia malah lantas 'membrangus' gerakan penegakan hukum di KPK itu sendiri." tegasnya.
"Karena batasan ukurannya tidak jelas," ujarnya.
Haris juga menyinggung Dewan Pengawas yang memiliki hak dalam ranah pro-justitia.
Satu diantaranya yakni berwenang dalam memberikan izin penyadapan kepada penyidik.
Haris menganggap hal itu akan sangat mengganggu proses penyadapan yang akan dilakukan KPK.
"Penyadapan itu dilakukan pada penyelidikan bukan hanya di penyidikan," terang Haris.
"Penyelidikan itu kan memang untuk menemukan," imbuhnya.
Haris pun semakin gusar dengan mekanisme yang harus dilakukan KPK saat hendak melakukan penyadapan.
Permintaan izin penyadapan dari KPK kepada Dewan Pengawas pun ia analogikan seperti cium tangan.
"Jadi kalau penyelidikan yang dia harus fleksibel menemukan sebuah peristiwa dalam benuk pidana, harus minta ijin cium tangan sama dewan. Itu repot," tegasnya.