Baca tanpa iklan
Jangan sampai, kata dia, ada perwira yang potensinya bagus, hanya karena berjenis kelamin perempuan, otomatis tereliminasi di babak awal.
Menurut dia, pencalonan panglima TNI harus berdasarkan prestasi. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi Panglima TNI.
Dia mengingatkan, di Australia saja Menteri Pertahanannya adalah seorang perempuan.
"Di Australia saja menhannya perempuan," ucap Yenny Wahid.
Jadi, imbuh dia, kenapa tidak perempuan bisa menjadi panglima TNI di Indonesia.
"Berikan kesempatan yang sama untuk berprestasi. Kalau sistem kita dibangun atas dasar meritokrasi, maka kita akan mendapatkan anak-anak terbaik bangsa yang menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia," tegas Yenny Wahid.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menilai semestinya jabatan Panglima TNI bisa saja diisi perempuan.
Hal itu diutarakan Megawati saat membuka acara BPIP yang bertajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Minggu (22/12/2019).
Mulanya, Megawati menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati.
Megawati mengatakan peran Laksamana Malahayati menunjukkan sejatinya perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.
"Dia laksamana benar. Bukan pakai embel-embel. Dia ikut perang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati. Saya bangga banget," ujar Presiden kelima RI tersebut dalam pidato sambutannya.
"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya kaum perempuan? Presiden saja ya sudah (pernah). Artinya ya ke bawahnya ya boleh dong," ujarnya. (*)